::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Warri Utami Tarike Faukal Hakiki, author
Keabsahan Pembatalan Penetapan Pengampuan (Curatele) Suami Penderita Gangguan Jiwa oleh Istri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Dan Putusan Banding Nomor 13/PDT/2014/ PT.DKI) = Legality of the Cancellation of the Prohibition Determination (Curatele) for Husbands with Mental Disorders by the Wife (Case Study: South Jakarta District Court Decision Number 297 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Sel and PN Decision. Appeal Number 13 / PDT / 2014 / PT.DKI. )
ABSTRAK
Persoalan pelarangan termasuk pembatalan larangan memang jarang terdengar oleh masyarakat di Indonesia, masyarakat tidak mengetahui tentang larangan. Sedangkan pengaturan kuratele sendiri dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XVII Pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 434 sampai dengan 462 KUH Perdata. Dalam tesis ini permasalahan pokoknya adalah bagaimana seseorang dianggap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Ratna Adila, author
Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum Penerbitan Akta Hibah Kurandus terhadap Kurator oleh PPATS (Studi Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 604 K/Ag/2021) = Accountability and Legal Consequences of Grant Deed Issuance by Temporary Land Deed Officials between Curandus and Curator (Study Case on Decree Number: 604 K/Ag/2020 by Indonesia Supreme Court)
Hibah adalah salah satu cara mengalihkan hak atas tanah. Dalam prakteknya di desa banyaknya orang yang memilih hibah sebagai cara pengalihan hak atas tanah karena dinilai lebih mudah dan hemat biaya. Terhadap desa atau kecamatan yang tidak memiliki seorang PPAT untuk membuat akta hibah, pemerintah dapat mengangkat camat sebagai Pejabat...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sisilya, author
Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan = Determination of Curatele Based on Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 and Law No. 17 of 2023 concerning Health
Pengampuan adalah sebuah penetapan yang diberikan terhadap seseorang yang tidak dapat mengurus kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri sebagaimana mestinya, sehingga dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Orang tersebut diharuskan untuk ditaruh di bawah pengampuan. Namun, dalam pelaksanaannya, adanya sistem pengampuan masih sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menyebabkan orang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library