Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Pribadi, Sulistyo

Akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan: Analisis putusan Pengadilan Agama No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP.

Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan manusia. Lembaga ini diatur di Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Faktor keagamaan adalah hal yang sangat penting dalam undang-undang ini, sehingga bagi yang beragama Islam diberikan ketentuan yang mengatur secara khusus yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T18678

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nike Sandra, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan (analisis kasus: putusan Pengadilan Negeri Batam No.95/PDT.G/2004 PN.BTM-Putusan Pengadilan Tinggi RIAU No.10/PDT/2006/PTR tanggal 15 Maret 2006

Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19622

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indri Sukma Gumanti, author

Kekuatan eksekutorial akta hipotik yang dibatalkan sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan UU oleh notaris dalam proses pembuatannya (analisis putusan mahkamah agung N0.919/k/PDT/2002-2007

Kepastian hukum yang diberikan oleh akta Notaris tersebut karena akta Notaris merupakan salah satu akta otentik yang dijamin oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memiliki kekuatan eksekutorial bagi akta yang terkait dengan kewajiban pembayaran hutang Kekuatan itu bisa memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T28019

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Andy Akbar, author

Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah Suaminya Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp) = Legal Consequences of the Cancellation of a Polygamous Marriage Without the Approval of the First Wife After The Death of Her Husband (Case Study of Balikpapan Religious Court's Number: 1151 PDT.G/2017/PA.Bpp

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa azas dari perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan azas Monogami, yang berarti seorang suami hanya diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan. Azas Monogami tersebut bukanlah azas yang mutlak karena terdapat pengecualian dimana dalam suatu kondisi tertentu seorang suami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Clara Egia Pratami, author

Perlindungan terhadap pemenang lelang yang risalah lelangnya dibatalkan oleh putusan pengadilan: analisis putusan Pengadilan Tinggi nomor 247/PDT/2018/PT.BDG tanggal 23 Juli 2018 = The protection of an auction winner when his auction deed was annulled by a court decision: the analysis of the High Court verdict number: 247/PDT/2018/PT.BDG dated 23 July 2018

Tesis ini membahas mengenai perlindungan bagi Pemenang Lelang ketika Putusan Pengadilan membatalkan Risalah Lelangnya. Terkadang, pelaksanaan lelang pasal 6 UU Hak Tanggungan dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Dampaknya adalah Risalah Lelang menjadi tidak berkekuatan hukum. Selain itu, pembatalan lelang dan risalah lelang juga menyebabkan masalah hukum bagi Pemenang Lelang yang beriktikad...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54568

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adil Supatra Akbar, author

Analisis yuridis pembatalan perkawinan akibat masa iddah yang belum habis ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam analisis putusan nomor 1899 pdt g 2012 pajt = Judicial analysis of annulment of marriage due to the unexpired prescribed period in terms of undang undang no 1 tahun 1974 and islamic law verdict analysis of east jakarta religion court verdict number 1899 pdt g 2012 pajt / Adil Supatra Akbar

Perkawinan merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Salah satu fungsi perkawinan ialah melanjutkan keturunan manusia di muka bumi. Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur pelaksanaan perkawinan sedemikian rupa agar pelaksanaan perkawinan itu dapat berjalan dengan baik dan teratur. Pengaturan perkawinan salah satunya dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S59166

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Men Wih Widianto, author

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah bersertipikat hak milik yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan pengadilan tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 100 pdt g 2004 pn jkt bar = Protection of law to land owner who have property certificate which expressed don t have the legal by justice decision evaluate the yuridis to decision of West Jakarta District court of number 100 pdt g 2004 pn jkt bar

Sistem publikasi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dengan mengadakan pendaftaran meliputi letak batas, luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah, dan pemberian surat berupa sertipikat. Dengan pendaftaran tanah, Pemerintah maupun...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43188

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Haykal, author

Pendekatan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Keadaan di Pengadilan = Judge’s Approach in Deciding Undue Influence Cases in Court

Bahwa syarat-syarat sah perjanjian di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata belumlah cukup memberikan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, muncul ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai “batasan” baru dalam memberikan keadilan bagi para pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, khususnya bagi pihak yang lebih lemah. Meskipun dalam praktiknya ajaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian