Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Aritonang, Enny Lyli Evelina, author

Analisis pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di KPP Pratama Pasar Minggu

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S10432

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Rufaidah, author

Analisis formulasi kebijakan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of formulation policy for exemption of land and building transfer tax in DKI Jakarta

ABSTRAK
Banyaknya jumlah tanah dan atau bangunan di DKI Jakarta yang tidak bersertifikat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal tersebut mungkin merupakan salah satu alasan pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 193 Tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Pembebasan BPHTB di DKI Jakarta pada...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S66179

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Analisis yuridis terhadap hubungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan pajak bumi dan bangunan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan

Universitas Indonesia, 2007

S24418

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Silalahi, Eka Wijaya, author

Analisis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap warisan = The analysis of duty on the acquisition of land and building rights through inheritance

Pajak merupakan sumber pendapatan yang esensial bagi negara, dimana hasil dari pemungutan pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang relatif murah dan berkelanjutan (sustainable), khususnya bagi pemerintah daerah. Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini mengkaji dan mendalami pajak yang timbul sebagai akibat dari terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52881

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Silvana Sausan, author

Analisis mengenai masa transisi dalam pemberlakuan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo. peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2010 tentang BPHTB (Studi kasus: wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama Kramat Jati) = Analysis of transition in the enforcement of land and building transfer tax (BPHTB) as Local tax under law number 28 of 2009 on regional taxes and regional Levies jo. DKI Jakarta Regional Regulation Number 18 of 2010 on BPHTB (Case Study: Taxpayers In Kramat Jati Tax Service Office (KPP Kramat Jati)

ABSTRAK
Kebijakan pengalihan wewenang pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota telah menimbulkan kendala dalam praktek pelayanan dan penyelesaian BPHTB karena tidak terdapatnya atau tidak jelasnya pengaturan dalam ketentuan peralihan mengenai pihak mana yang berwenang mengelola BPHTB yang telah diproses selama masa transisi. Masa...

2012

T31503

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Adhiyasa, author

Analisis Kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di DKI Jakarta = Policy Analysis of Land and Building Rights Acquisition Fees(BPHTB) on Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) in DKI Jakarta

Perjanjian pengikatan jual beli atas unit properti yang meningkat diindikasikan terjadinya penghindaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di ibukota Jakarta. Upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan atas perjanjian pendahuluan pengikatan jual...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Monica Ekananda, author

Tanggung jawab notaris berkaitan dengan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) : analisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Dps = The notary's responsibility related with the acquisition duty of right on land and building : analysis of District Court decision of Denpasar No. 300/Pid.B/2015/PN.Dps

Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Pada praktiknya Notaris tidak hanya membuat akta bagi para pihak, tetapi juga menjadi pihak yang dititipkan untuk menyetorkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB, sehingga timbul masalah ketika Notaris tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50827

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ade Wahyudi Fajar, author

Analisis Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of the Effectiveness of Collection of Duties on the Acquisition of Rights on Land and Buildings in DKI Jakarta Province

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post positivisme dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemungutan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta berjalan cukup memadai, didasarkan dimensi strategy, structure, system, skills dan staff meskipun dalam aspek...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Salsabila, author

Analisis implementasi sistem BPHTB online dalam pemungutan BPHTB di Kota Depok = Analysis implementation of BPHTB online system on collecting BPHTB in Depok municipality

Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan online di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan implementasi dilakukan melalui...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S69089

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Antoni Febrian, author

Analisis Implementasi Kebijakan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of Implementation on Land and Building Title Transfer Duty Free in Special Capital Region of Jakarta

Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di...

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian