Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Made Kalidna Ratna Putri, author

Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat yang Diklaim Penguasaannya oleh Subjek Hukum Perorangan di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali = Legal Stregth of Communal Land Certificate Owned by Indigenious Communities that Claimed by Individual Legal Subject in Timpag Village, Tabanan Regency, Bali

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hal tersebut diatur dengan tujuan agar masyarakat hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizqi Nur Ramadhon, author

Analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia di tinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman (PVT)

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesia mengalur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubungan antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis ini untuk menjawab pokok-pqkok permasalahan yaitu untuk méngelahui mengapa variezas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas...

2010

T27361

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sandra J.A.E. Mangi, author

Analisis Proses Pelepasan Bagian Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Kepada Anggotanya dalam Jual Beli Tanah Adat (Studi Kasus di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua)

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T36894

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Maruarar, author

Pengakuan dan perlindungan hak ulayat: aspek penting pembangunan Indonesia menuju sebesar-besar kemakmuran rakyat

Hukum pertanahan nasional meninggalkan sistem kolonial yang dualistis menjadi suatu sistem yang utuh berdasarkan hukum adat. Hukum pertanahan nasional dalam Undang Undang Pokok Agraria didasarkan pada hukum adat dan mengakui eksitensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya sepanjang masih hidup. Tetapi pengakuan dan perlindungan ...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 009 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian