Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Nicky Gamal, author

Perlindungan hukum terhadap notaris yang aktanya belum dibayar lunas akibat debitur pailit: studi kasus perkara nomor 651 k/Pdt.Sus-Pailit/2014 di Pengadilan Niaga Jakarta pusat = Legal protection against notaries whose actions have not been paid yet due to bankrupt debtors: case study case number 651 k/Pdt.Sus-Pailit/2014 in Central Jakarta Commercial Court

Peranan Putusan hakim hendaknya memberikan kepastian hukum sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya kreditur pailit dan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 651 k/Pdt.Sus-Pailit/2014, bagaimanakah kepastian Hukum bagi notaris yang telah membuat akta memberikan Salinan tetapi biaya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadapdap, Binoto, author

Menakar besaran honorarium advokat: (panduan umum bagi konsumen)

Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010

340.092 BIN m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Marion Mutiara Matauch, author

Perbandingan Pemulihan Biaya Honorarium Advokat Sebagai Kerugian Dalam Upaya Mengatasi Vexatious Litigation Di Inggris = Comparasion Of The Recovery Of The Cost Of An Advocate's Honorarium As A Loss In An Effort To Overcome Vexatious Litigation In Indonesia And The United Kingdom

Menjelang 100 tahun kemerdekaan negara ini, nyatanya banyak penyelesaian permasalahan hukum yang masih berpedoman pada produk legislasi era Pemerintahan Hindia Belanda seperti Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)–S. 1941 No. 44 dan Rechtsreglement Buitengeweten (RBg)–S. 1927 No. 277 yang masih dianggap berlaku. Salah satunya adalah Pasal 118 HIR yang tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Feisya Amalia Ghaisani, author

Perlindungan hukum dan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama studi kasus : (studi kasus: putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 04/B/MPPN/VII/2017) = Legal protection and sanctions against notary who does not provide copy of deeds over a long relative period case study: verdict of supervisory board of notary center No. 04/B/MPPN/VIIv/2017

ABSTRAK
Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk diberikan kewenangan membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai negeri atau pegawai pada umumnya, melainkan pendapatan Notaris berasal dari honorarium yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Tesis...

2018

T50948

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Virgie Khalifathur Yenaldi, author

PENAHANAN SERTIPIKAT HAK MILIK OLEH NOTARIS SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN ATAS HONORARIUM NOTARIS ANALISIS PUTUSAAN NOMOR 37/PDT/2020/PT MKS = Submission of a Certificate of Ownership by the Client to a Notary as a Guarantee of Payment of the Notary's Honorarium Decision Analysis Number 37/Pdt/2020/Pt Mks

Pengaturan penahanan sertipikat oleh Notaris sebagai jaminan pelunasan Honorariun Notaris masih belum jelas. Tesis ini membahas Penahanan Sertipikat Hak Milik Oleh Notaris Sebagai Jaminan Pelunasan Atas Honorarium Notaris terhadap Putusaan Nomor 37/Pdt/2020/Pt Mks. Undang-Undang Jabatan Notaris masih belum memberikan makna yang jelas terkait ketentuan tersebut dan hanya menetapkan batas maksimal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nidya Isca Agustin, author

Kebijakan ekonomi jilid XII dikaitkan dengan pasal 36 undang-undang jabatan notaris tentang honorarium notaris = Economic policy volume XII associated with article 36 of law notary about honoraria of notary / Nidya Isca Agustin

ABSTRAK
Profesi Notaris di Indonesia dilandasi dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pekerjaannya tersebut notaris tidak mendapatkan gaji dari pemerintah melainkan uang jasa dari penggunanya atau masyarakat yang disebut dengan Honorarium. Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Jilid XII yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia yang diikuti dengan serangkaian...

2017

T47316

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Puspita Rani, author

Kedudukan Advokat Sebagai Officium Nobile Dalam Rezim Anti Pencucian Uang (Studi Kasus: Akun Twitter Milik Denny Indrayana) = The Position of Advocate as Officium Nobile on The Anti-Money Laundering Regime (Case Study: Twitter Account Belongs To Denny Indrayana)

Dalam menjalankan profesinya sebagai officium nobile (jabatan yang mulia), seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum bagi orang yang memerlukan, termasuk menjadi penasihat hukum bagi terdakwa pencucian uang. Disamping itu, sebagai imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, maka advokat yang bersangkutan berhak untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46231

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian