Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
Qafaldi Putra Ismayudha, author
Dalam proses arbitrase investasi internasional antara suatu investor asing dan pihak negara, terdapat perjanjian investasi internasional yang mengatur persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum proses arbitrase dapat dimulai. Persyaratan-persyaratan ini tidak sama untuk setiap perjanjian investasi internasional. Namun, setiap perjanjian investasi internasional pasti mengandung persyaratan ratione materiae, ratione personae, ratione temporis,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
M. Iqbal Hasan, author
Depok: Rajawali Pers, 2019
346.092 MUH p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Ika Khairunnisa, author
ABSTRAK
Consent merupakan landasan utama terbentuknya yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) untuk dapat menyelesaikan sengketa investasi internasional. Dikarenakan pilihan forum penyelesaikan sengketa investasi pada ICSID bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi host state, consent digunakan salah satunya untuk membatasi akses investor dalam menyelesaikan sengketa pada ICSID...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51003
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sakina Fakhriah, author
Asimetri hubungan (hak dan kewajiban) antara host country dengan investor asing dalam perjanjian investasi internasional terus mengkhawatirkan host country, terutama dalam hal kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Negara-negara semakin sadar atas keperluan untuk mengambil langkah strategis melalui penyertaan ketentuan perjanjian investasi internasional yang ditujukan secara khusus demi menjamin perlindungan hak fundamentalnya...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hesti Widyaningrum, author
ABSTRAK
Perjanjian Investasi Internasional justru dapat melemahkan eksistensi penegakan hukum di Indonesia atas pemberantasan korupsi. Baiknya, Perjanjian Investasi Internasional di Indonesia, perlu mencantumkan pelarangan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pra, pasca maupun perpanjangan perjanjian investasi internasional sebagaimana yang dilakukan India dalam model Bilateral Investment Treaties (BIT) mereka. Selain itu, Investor dapat...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Syifa Devi Savitri, author
Mekanisme penyelesaian sengketa investor dengan negara (investor-State dispute settlement atau ISDS) menghadapi kritik karena dianggap membatasi kedaulatan negara dan lebih menguntungkan investor asing, yang mendorong negara-negara seperti Indonesia dan India untuk meninjau kembali P4M dan BIT mereka. Kewajiban exhaustion of local remedies (ELR) atau kewajiban penyelesaian sengketa secara domestik sebelum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Darcyando Geodewa, author
Security for Costs merupakan suatu fenomena hukum yang berkembang dalam penyelesaian sengketa investor-negara, yang dapat dipahami sebagai suatu bentuk tindakan sementara untuk investor asing memberikan jaminan mengenai pembayaran biaya yang dimintakan oleh negara tuan rumah dalam melakukan pembelaan atas gugatan yang diajukan oleh investor asing. Tesis ini menganalisis, pertama, alasan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irene Mira, author
Skripsi ini mengkaji penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties. Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini membahas mengenai prinsip The Most Favoured Nation menurut hukum internasional, prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties dan sengketa-sengketa investasi internasional...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46550
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rizky Banyualam Permana, author
Menurut prinsip necessity, negara dapat dibenarkan melanggar hukum internasional jika ada ancaman terhadap kepentingan esensial negara. Untuk melindungi perekonomian dalam krisis, Argentina mengeluarkan kebijakan yang melanggar perlindungan investor dalam BIT. Argentina digugat ke ICSID dan terjadi variasi putusan, ada putusan yang membenarkan necessity dan ada pula putusan yang menolak. Tulisan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62468
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gridanya Mega Laidha, author
Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional dibidang ekonomi yang mana didalamnya memuat pengaturan penanaman modal (investment chapter) yang digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam mengatur penanaman modal asing, termasuk Indonesia. Adapun masalah yang akan dibahas antara lain bagaimana pengaturan penanaman modal dalam investment chapter...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
