Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Erna Mindo Theresia, author

Peranan klausula janji ingkar silang (cross default) pada perjanjian kredit dalam penyelesaian hutang = The cross default role on loan agreement related to the loan settlement

Bank memiliki banyak fungsi, salah satu fungsinya adalah sebagai penyalur dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, yaitu dengan cara pemberian kredit. Dimana calon debitur harus memenuhi beberapa persyaratan yang memberikan keyakinan kepada bank atas kemampuan pembayaran kredit oleh debitur. Salah satu tuntutan dalam lapangan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46815

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Akhmad Bayu Sutomo, author

Analisis Terhadap Cidera Janji Karena Ketidaksesuaian Pengembalian Fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Jadwal Angsuran Pokok Dalam Pembiayaan Mudharabah. : Studi Atas Kebijakan Penggunaan Akad Standar Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Syariah X = Analysis of default that caused by discrepancy returns installment financing facility based on the primary installment schedule of Mudharabah financing : Study of policy Mudharabah standard contract usage in PT. Bank Syariah X

Tesis ini membahas tentang analisis terhadap Cidera Janji yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian pengembalian fasilitas pembiayaan berdasarkan jadwal angsuran pokok dalam Pembiayaan Mudharabah yang sifatnya Natural Uncertainty Contract dengan melakukan studi pada kebijakan penggunaan akad standar PT. Bank Syariah X. Melalui metode penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif untuk melakukan review...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T 28650

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Afnaan, author

Penerapan atas tindakan tidak terpenuhinya janji untuk melangsungkan perkawinan sebagai perbuatan melawan hukum : studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1398 K/Pdt/2005 = The qualification of failure to commit the agreement to do marriage as an unlawful act: case study of the Supreme Court Decision Number 3277 K/Pdt/2000 and Supreme Court Decision Number 1398 K/Pdt/2005

Skripsi ini membahas mengenai penerapan dari janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, akibat hukum dari janji untuk melangsungkan perkawinan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang diingkari janjinya untuk dikawini berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berkaitan. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai penerapan janji...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46556

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shafira Sheffy R.R., author

Penerapan hukum penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji kawin menurut hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam: analisis putusan no. 3277 K/Pdt/2000 = The application of law on compensation due to false promises upon marriage according to Indonesian marriage law and Islamic law: analysis decision number 3277 K/Pdt/2000

ABSTRACT
Topik utama dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh maraknya kasus ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dibatalkan...

2017

S66813

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Graciella Estrelitta, author

Dasar gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam menggugat janji janji yang tercantum dalam brosur perumahan = Claim basis of tort (perbuatan melawan hukum) or breach of contract (wanprestasi) to claim the covenants contained in a housing brochure

Skripsi ini membahas pelanggaran janji dari pengembang yang tercantum dalam iklan tertulis (brosur) dimana antara pengembang dan konsumen telah terjalin hubungan kontraktual tanpa dicantumkannya janji pada iklan tersebut di dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terhadap pelanggaran janji dari pengembang tersebut,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45453

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Christin Novalia, author

Analisis hukum perbuatan ingkar janji untuk menikah sebagai perbuatan melawan hukum (analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 897/Pdt.G/2017/PN.Tng) = False promises upon marriage as an act of tort (case study: Court Decision No. 897/Pdt.G/2017/PN.Tng)

Topik utama dalam skripsi ini adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dibatalkan secara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lestariani, author

Ingkar janji untuk menikahi dalam perspektif badan peradilan: Analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3277K/Pdt/2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.51/Pdt/1999/PT SBY, jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 142/Pdt.G/1997/PN SBY = A false promise upon a marriage regarded from the perspective of judicature institution: Analysis on the Republic of Indonesia?s Supreme Court?s Decision No.3277K/Pdt/2000, jo. Surabaya High Court?s Decision No.51/Pdt/1999/PT SBY, jo. Surabaya State Court?s Decision No. 142/Pdt.G/1997/PN SBY

Kesepakatan kedua calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat materil yang sifatnya absolut. Pada kasus diketahui bahwa kesepakatan/janji kawin dapat menjadi faktor terjadinya hubungan seks pra nikah. Hal ini sangat merugikan perempuan terlebih terjadi ingkar janji kawin dari pihak lelaki. Karenanya diperlukan suatu perangkat hukum untuk melindungi perempuan. Namun, apakah peraturan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19629

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Patricia Dian Ferissa, author

Peran dan tanggung jawab notaris selaku pejabat umum terhadap perjanjian dalam bentuk lisan antara para pihak (analisis kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MJ.PPN/VI/2014 = Roles and responsibilities of a notary public officials of an oral agreement between the parties analysis case to supreme supervisory of notary assembly decision No 05/B/MJ.PPN/VI/2014

Tesis ini membahas latar belakang Notaris tidak membayarkan uang yang dititipkan pembeli dan tanggung jawab Notaris mengenai janji lisan jika di kemudian hari timbul permasalahan di antara para pihak untuk. Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian deskriptif analitis dan pengolahan data secara kualitatif serta kesimpulan secara induktif. Tindakan Notaris yang tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44562

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aditya Ratna Adila, author

Penentuan Cidera Janji (Wanprestasi) Debitur (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019) = Determination Breach of Contract by Debtor (Case Study of the Constitutional Court Decision Number: 18/PUU-XVII/2019)

Skripsi ini membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji debitur. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus antara penggugat yang merupakan konsumen dari perusahaan pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance selaku tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait penyitaan jaminan fidusia milik konsumen. Tidak hanya sampai pada kasasi,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Farhan Nurrahman Kharismatyaka Putra, author

Perbandingan Penerapan Doktrin Promissory Estoppel di Amerika Serikat dan Asas Itikad Baik Pra Kontrak di Indonesia = Comparison of the Application of the Promissory Estoppel Doctrine in the United States and the Pre Contract Good Faith Principle in Indonesia

Dalam tatanan hukum perdata Indonesia mengatur bahwa suatu perjanjian dibuat harus didasarkan oleh itikad baik. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan dalam tahap sebelum perjanjian mengikat yang menimbulkan hubungan hukum bagi para pihaknya, atau disebut juga dengan tahap pra kontrak. Hukum positif Indonesia dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian