Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010: tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara

Jakarta: Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2010

351 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wawan Haryanto, author

Penertiban rekening kementerian negara/ lembaga pasca berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28960

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mulhadi. HM, author

Konflik Kewenangan antara Kementerian Negara dengan Kantor Staf Presiden dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Indonesia = Conflict of Authority between the Ministry of State and the Office of the Presidential Staff in Implementing Government Affairs in Indonesia

Lembaga Kantor Staf Presiden sebagai lembaga non struktural, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden diberikan kewenangan dan kedudukan yang sama dengan pembantu Presiden lainnya seperti kementerian negara, sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadinya konflik atau tumpang tindih kewenangan sesama kelembagaan ataupun jabatan di lingkungan lembaga eksekutif. Dengan adanya perluasan fungsi dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasri Puspita Ainun, author

Kedudukan hukum kementerian negara dalam sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi = Legal standing of ministry of state on settlement disputes of authorities of state institutions by the constitutional court

Kementerian Negara sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan presiden memiliki pengaturan yang terpisah dalam UUD 1945 yaitu Bab V yang terpisah dari Bab III tentang pengaturan kekuasaan pemerintahan. Pemisahan ini, pada pokoknya, disebabkan oleh karena kedudukan menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irfan Ridwan Maksum, author

Basis teritorial sebagai dasar pembentukan kelembagaan negara: suatu gagasan / Irfan Ridwan Maksum

Negara bangsa yang berdaulat selalu dijalankan oleh sebuah pemerintah yang memiliki struktur sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Struktur pemerintahan yang efektif mampu mendorong teraihnya cita-cita dengan efektif...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 11 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian