Hasil Pencarian

Ditemukan 211 dokumen yang sesuai dengan query

Chairun Nasra, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta bertentangan dengan Pasal 52 Undang-undang Nmor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan akibat hukumnya terhadap akta tersebut

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27655

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fika Candra, author

Analisis atas peningkatan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak = Analysis on the improvement of the authority of the Directorate General of Taxes

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki keterbatasan kewenangan. Penelitian ini akan membahas terkait peningkatan kewenangan DJP berdasarkan standar OECD. Peningkatan kewenangan yang dimaksud antara lain pembuatan peraturan pelaksanaan perpajakan, penetapan sanksi administrasi, penetapan standar pelayanan, manajemen anggaran, perencanaan struktur organisasi, dan manajemen SDM dalam proses rekrutmen pegawai. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014

S55685

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Alodia Nathania, author

Dampak potensial akibat penarikan kembali kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat = Potential impact of the withdrawal of the authority to issue mining business permit from the regional government to the central government.

Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan seperti pengaturan terkait kewenangan di bidang mineral dan batubara khususnya dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta pengaruh sentralisasi kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan setelah berlakunya UU No. 3/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan kembali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Terbatasnya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai sebuah Badan Perwakilan Daerah Dalam Lembaga Legislatif di Indonesia Tahun 2004-2009

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S5948

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Halimah Humayrah Tuanaya, author

Tinjauan penerapan ajaran sifat melawan hukum menurut pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi

Proses kriminalisasi merupakan hal yang esensial dalam hukum pidana. Pada dasarnya proses kriminalisasi terhadap perbuatan ?penyalahgunaan kewenangan" bukan hal baru, sejak tahun 1957 terminologi ?penyalahgunaan kewenangan" telah digunakan pada beberapa perundang-undangan pidana, namun hingga saat ini unsur "penyalahgunaan kewenangan" belum memiliki pengertian yang jelas. Kemerdekaan hakim dalam menafsirkan unsur ?penyalahgunaan...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30591

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Chairani Mahendar, author

Kewenangan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan kepentingan umum : analisis Putusan Nomor : 16/G/2011/PTUN-JKT = The government authority of Special Capital District of Jakarta in order to finish compensation issue and grant program for public service facilities development : analysis on Decree Number : 16/G/2011/PTUN-JKT

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, sosial, politik serta pertahanan keamanan yang tinggi serta sebagai perekat kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang demikian menyebabkan bidang pertanahan menjadi hal yang sudah sepatutnya untuk berada dibawah penguasaan negara, Hak menguasai negara sebagai kekuasaan tertinggi yang bisa dilekatkan atas tanah,...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T39082

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tarigan, Syarifuddin, author

Implikasi hukum terhadap perbuatan hukum yang dimuat dalam minuta akta notaris yang tidak tersimpan dalam protokol notaris : studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 293/Pdt/2010/PT.Bdg = Legal implications of the legal acts published in the notary s original deed is not stored in the notary s protocol : case study of the decision of the Bandung High Court Number 293/Pdt/2010/PT.Bdg

Notaris merupakan Pejabat Negara yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang. Dalam kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik tersebut, Notaris memiliki kewajiban untuk kemudian menyimpan akta yang dibuatnya kedalam protokol Notaris karena dalam hal kemudian Notaris tersebut pensiun atau meninggal dunia, maka Notaris yang menggantikan dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43436

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Restuningsih Mahanani, author

Analisis hukum mengenai kewenangan kewajiban dan larangan notaris = Notary s authority obligation and restriction

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung hukum yang berlaku dan etika. Hal ini sebagai pedoman agar notaris menjalankan jabatannya serta menjaga kehormatan profesi notaris. Peraturan hukum mengenai notaris senantiasa selalu berubah mengikuti perkembangan jaman yang sejalan lurus dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42864

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Geraldine Mustika Ayu, author

Perbandingan kewenangan perawat dalam hukum keperawatan di Indonesia dan Singapura = Comparison between authority of the nurse in nursing law in Indonesia and Singapore

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kewenangan terhadap perawat di Indonesia sebagai negara berkembang dan di Singapura yang sudah menjadi negara maju. Setelah membahas mengenai kewenangan terhadap perawat yang berlaku di Indonesia dan kewenangan terhadap perawat yang berlaku di Singapura, dibahas pula mengenai perbandingan diantara pengaturan kewenangan terhadap perawat dari kedua...

2017

S68490

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Richard Timotius, author

Revitalisasi desa dalam konstelasi desentralisasi menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Abstrak
Di masa Orde Baru desa diatur tersendiri dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menganut penyeragaman seperti desa di Jawa, justru menyebabkan eksistensi masyarakat hukum adat di luar Jawa mengalami reduksi luar biasa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 akhirnya mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Menggunakan penelitian yuridis normatif tulisan...

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018

340 JHP 48:2 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian