Hasil Pencarian

Ditemukan 222 dokumen yang sesuai dengan query

Chairun Nasra, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta bertentangan dengan Pasal 52 Undang-undang Nmor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan akibat hukumnya terhadap akta tersebut

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27655

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Fika Candra, author

Analisis atas peningkatan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak = Analysis on the improvement of the authority of the Directorate General of Taxes

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki keterbatasan kewenangan. Penelitian ini akan membahas terkait peningkatan kewenangan DJP berdasarkan standar OECD. Peningkatan kewenangan yang dimaksud antara lain pembuatan peraturan pelaksanaan perpajakan, penetapan sanksi administrasi, penetapan standar pelayanan, manajemen anggaran, perencanaan struktur organisasi, dan manajemen SDM dalam proses rekrutmen pegawai. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014

S55685

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alodia Nathania, author

Dampak potensial akibat penarikan kembali kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat = Potential impact of the withdrawal of the authority to issue mining business permit from the regional government to the central government.

Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan seperti pengaturan terkait kewenangan di bidang mineral dan batubara khususnya dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta pengaruh sentralisasi kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan setelah berlakunya UU No. 3/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan kembali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Chairani Mahendar, author

Kewenangan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan kepentingan umum : analisis Putusan Nomor : 16/G/2011/PTUN-JKT = The government authority of Special Capital District of Jakarta in order to finish compensation issue and grant program for public service facilities development : analysis on Decree Number : 16/G/2011/PTUN-JKT

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, sosial, politik serta pertahanan keamanan yang tinggi serta sebagai perekat kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang demikian menyebabkan bidang pertanahan menjadi hal yang sudah sepatutnya untuk berada dibawah penguasaan negara, Hak menguasai negara sebagai kekuasaan tertinggi yang bisa dilekatkan atas tanah,...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T39082

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tarigan, Syarifuddin, author

Implikasi hukum terhadap perbuatan hukum yang dimuat dalam minuta akta notaris yang tidak tersimpan dalam protokol notaris : studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 293/Pdt/2010/PT.Bdg = Legal implications of the legal acts published in the notary s original deed is not stored in the notary s protocol : case study of the decision of the Bandung High Court Number 293/Pdt/2010/PT.Bdg

Notaris merupakan Pejabat Negara yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang. Dalam kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik tersebut, Notaris memiliki kewajiban untuk kemudian menyimpan akta yang dibuatnya kedalam protokol Notaris karena dalam hal kemudian Notaris tersebut pensiun atau meninggal dunia, maka Notaris yang menggantikan dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43436

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Restuningsih Mahanani, author

Analisis hukum mengenai kewenangan kewajiban dan larangan notaris = Notary s authority obligation and restriction

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung hukum yang berlaku dan etika. Hal ini sebagai pedoman agar notaris menjalankan jabatannya serta menjaga kehormatan profesi notaris. Peraturan hukum mengenai notaris senantiasa selalu berubah mengikuti perkembangan jaman yang sejalan lurus dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42864

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuswardi Ardi Putra, author

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENUNDA EKSEKUSI HUKUMAN MATI DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS = LEGALITY PRINCIPLE REVIEW OF THE PRESIDENT'S AUTHORITY ON POSTPONING DEATH PENALTY EXECUTION

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Permasalahan timbul ketika seorang Terpidana mati mengajukan grasi dan kemudian permohonan grasi tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Desela Sahra Annisa Rangkuti, author

Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2021) = Oil Palm Profit Sharing Cooperation Violating Law No. 2/1960 (Study of Supreme Court Decision No. 410 K/Pdt/2021)

Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Halimah Humayrah Tuanaya, author

Tinjauan penerapan ajaran sifat melawan hukum menurut pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi

Proses kriminalisasi merupakan hal yang esensial dalam hukum pidana. Pada dasarnya proses kriminalisasi terhadap perbuatan ?penyalahgunaan kewenangan" bukan hal baru, sejak tahun 1957 terminologi ?penyalahgunaan kewenangan" telah digunakan pada beberapa perundang-undangan pidana, namun hingga saat ini unsur "penyalahgunaan kewenangan" belum memiliki pengertian yang jelas. Kemerdekaan hakim dalam menafsirkan unsur ?penyalahgunaan...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30591

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Budi Sanjaya, author

Sengketa kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah di Indonesia (studi kasus perkara pembiayaan Syaria'ah antara H Effendi bin Rajab dengan bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi)

Penelitian ini menganalis sengketa yang teijadi pada tahun 2004, antara H. F.ffendi bin Rajab (debitur) dengan Bank Bukopin Cabang Syariab Bukittinggi (kreditur). Hubungan hukum kcduanya berawal dari take over yang kemudian diikat dengan aknd pernbiayaan Murabahah. Sengketa muncul ketika teijadi kredit maeet. Pihak Bank Bukopin Syariab tidak menempuh penyelesaian melalui...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010

T33543

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian