Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Indrianita Melissa Purnamasari, author

URGENSI PENGHAPUSAN BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM PROSES PKPU PAILIT DAN IMPLIKASINYA = The Urgency of Eliminating Bank as a Separatist Creditor In Pospont of Payment Bankruptcy Process and Its Implications

Penelitian hukum ini membahas mengenai urgensi penghapusan bank sebagai kreditor separatis pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Pailit debitor-nya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta membahas mengenai bagaimana implikasi dari adanya penghapusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normative yuridis dengan bentuk preskriptif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anugrah Trinanto, author

Objek jaminan fidusia yang disewakan oleh debitur dalam pailit : Analisis kasus perkara No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst = Object of fiduciary security leased by the debtor in bankruptcy : Analysis of Case No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst

ABSTRAK
Pada kasus Putusan No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 November 2010 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT. Texplastindo Kemas Industry melakukan Perjanjian Kredit dengan Bank BNI, namun ternyata Objek Jaminan Fidusia Perjanjian Kredit tersebut ternyata disewakan kepada PT. Inti Abadi Karya tanpa sepengetahuan Bank BNI. Sehingga timbul permasalahan bagaimana status hukum objek jaminan fidusia Bank BNI...

2011

T31554

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Pandiangan, Roni, author

Perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam kepailitan debitur, (analisis putusan Mahkamah Agung nomor 033/K/N/2006 perkara kepailitan PT Bank Mayora melawan PT Beruangmas Perkasa dan PT Oxedon Enterprises Limited

ABSTRAK Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang...

2008

T37460

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Pandiangan, Roni, author

Perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur separatis pemegang hak tanggung jawab dalam kepailitan debitur

Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang...

Jakarta: Fakultas Hukum, 2008

T-Pdf

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Maura Dinda Helmina, author

Kesalahan Penerapan Periode Asas Keadaan Diam Dalam Perkara Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 = Error in the Implementation of the Period of The Principle of Stay (Automatic Stay) in the Case of Judgment No. 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Asas keadaan diam mengatur bahwa sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta pailit debitur akan dalam keadaan diam di bawah sita umum kurator, yang kemudian harta tersebut akan dikelola dan diurus oleh kurator hingga proses kepailitan berakhir. Sita umum terhadap harta pailit debitur menyebabkan tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dina Rezkyanti, author

Penerapan jangka waktu pelaksanaan lelang eksekusi oleh kreditor separatis setelah dimulainya keadaan insolvensi berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 758/Pdt.Sus/2012). = The enforcement of auction execution period of time pepetrated by secure after insolvet time in accordance with law number 37 year 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment (case study supreme court verdict number 758k/Pdt.Sus/2012)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mempunyai 2 (dua) prosedur dan ketentuan yang berbeda khususnya tentang masa insolvensi. Penelitian ini membahas tentang penerapan ketentuan jangka waktu yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada kreditur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43080

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian