Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 2013

343.094 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan 1992 serta peraturan pelaksanaannya 1993

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993

388 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Thomas Subroto, author

Tanya jawab undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan no.14 tahun1992

Semarang: Dahara Prize, 1996

388 THO t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan 1992 (UU No. 14 tahun 1992)

Jakarta: Rineka Cipta, 1992

388 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009: tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Jakarta: Ditlantas Babinkam Polri, 2009

343.094 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020

388 REF

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang RI No. 14 tahun 1992 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka menyambut operasi Zebra 1993 Indonesia. Undang-Undang, Peraturan dsb

Jakarta : Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia , 1993

343.098 2 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, Keringanan pajak & BBN kendaraan bermotor, Kep. Gub. KDK

Jakarta: Dharma Bhakti, 1992

363. 202 6 IND U

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dipo Asto Prayoga, author

Kedudukan pejabat dinas perhubungan DKI Jakarta sebagai penyidik pegawai Negeri sipil dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pacsa otonomi daerah

Berlakunya otonomi daerah telah memberikan perubahan yang besar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan menjadi lebih besar dan lebih mandiri sesuai prakarsa daerahnya masingmasing. Salah satu urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan daerah adalah urusan di bidang lalu lintas dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22143

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yogie Rahardjo, author

Penerapan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Pasal 291 Ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: (Studi Kasus Yogyakarta)

Diskresi polisi merupakan suatu kewenangan untuk bertindak atas penilaian sendiri yang berdasarkan kepentingan umum. Diskresi polisi diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu fenomena dilaksanakannya diskresi polisi yaitu dalam penerapan Pasal 291 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31037

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian