Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Myrna Zachraina, author

Perkawinan campuran, prosedur dan pencatatannya di Indonesia (studi kasus putusan mahkamah agung No. 1428/K/Pdt/2006)

Dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), masih sering diabaikan karena pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai suatu tindakan administratif belaka, sehingga banyak pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka, baik perkawinan biasa maupun perkawinan campuran yang dilakukan di dalam negeri...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T24714

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Adriel Michael Tirayo, author

Akibat Hukum Terkait Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Pelaksanaan Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms = Legal Consequences related to Legalization of Underhanded Marriage in the Implementation of Judge's Considerations (Study on Determination of the Pematangsiantar District Court Number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms)

Perkawinan yang dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan, hanya akan berstatus sebagai perkawinan di bawah tangan, namun diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh keabsahan status perkawinannya. Namun pada kasus tertentu, pengesahan perkawinan tersebut malah akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak sebagaimana dalam Penetapan nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Myrna Zachraina, author

Perkawinan campuran, prosedur dan pencatatannya di Indonesia: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1428/K/Pdt/2006) = Mixed marriage, procedure and its registration in Indonesia (case study of the supreme court judgement no. 1428/K/Pdt/2006)

2008

T24714

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Imania Ainiputri Mahidin, author

Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan Islam di Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor: 34/Pdt.P/2013/PA.Bk dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 10/Pdt.P/2007/PA.JS) = Marriage registration as a requirement of islamic marriage in Indonesia (Analysis on Religious Court Orders Bukit Tinggi Number: 34/Pdt.P/2013/PA.Bk and Analysis on Religious Court Orders South Jakarta Number: 10/Pdt.P/2007/PA.JS)

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pencatatan perkawinan dalam perkawinan Islam di Indonesia. Pencatatan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan lebih khususnya bagi umat Islam dalam KHI. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya. Padahal pencatatan perkawinan sangatlah penting agar perkawinan antara...

2014

S55843

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fathimah Az-Zahra, author

Perlindungan Hukum terhadap harta pribadi Istri dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat sebelum Pencatatan Perkawinan Campuran (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2060K/PDT/2018)

Dalam suatu perkawinan campuran, penting untuk diadakannya perjanjian kawin untuk memisahkan harta kekayaan pasangan suami istri dalam perkawinan mereka. Perjanjian kawin, menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertitik pada perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53591

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian