::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
May Lim Charity, author
Penerapan peraturan presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam sistim hukum nasional berdasarkan pasal 66 peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang = The application of urgent presidential decree predefined by president to governance needs in the national legal system based on article 66 of presidential decree number 87 year 2014 on the implementation of law number 12 year 2011 about the establishment
Tesis ini membahas tentang Penerapan Peraturan Presiden Bersifat Mendesak Yang Ditentukan Oleh Presiden Untuk Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistim Hukum Nasional (Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keberadaan peraturan presiden jika merujuk pada UUD 1945...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44862
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Timmy Wolya, author
Keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan : tinjauan yuridis terhadap Pasal 34 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana = State of very necessary and an urgent as a basis for search and seizure action : judicial review of Article 34 paragraph (1) and Article 38 paragraph (2) Law No. 8 year 1981 regarding criminal procedure law
Tesis ini membahas mengenai keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan.Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian dikaitkan dengan fungsi kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap tindakan penyidik ketika melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan serta...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39195
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Lofina, author
Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Surat Peringatan dengan Alasan Berat yang Tercantum dalam Peraturan Perusahaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2023 = The Validity of Termination of Employment without A Warning Letter with Serious Reasons Listed in Company Regulations in Supreme Court Decision Number 916 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap pekerja/buruh yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perusahaan setelah memberikan Surat Peringatan (SP) berkelanjutan. SP merupakan bentuk pembinaan pengusaha kepada pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran peraturan perusahaan. SP tidak wajib apabila pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja/buruh yang terbukti melakukan pelanggaran bersifat mendesak....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Velna Elvisa, author
Ketentuan mengenai alasan mendesak dan prosedur pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja bersama: Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1088 K/Pdt.Sus-PHI/2022 = Provisions regarding urgent reasons and termination procedures in collective labor agreements: Analysis of Supreme Court Decision No. 1088 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Alasan mendesak sebagai dasar pemutusan hubungan kerja sering kali menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penting untuk mendefinisikan alasan mendesak secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penafsiran yang beragam atau penyalahgunaan oleh para pihak. Alasan mendesak biasanya mencakup situasi tak terduga dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library