Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Parsaulian, Adelina Marudur, author

Pelanggaran jabatan notaris sebagai saksi akta (studi kasus putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Nomor 02/Pts/Mj.PWNProv DKI JAKARTA/II/2014) = Infringement of notary occupation as witness of the deed (case study the verdict of Majelis Pengawas Notaris Wilayah Nomor 02/Pts/Mj.PWNProv DKI JAKARTA/II/2014)

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh para pihak. Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta itu oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52486

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ginting, Desi Sriwidayanti, author

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai subjek hukum undang-undang tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY) = Notary and Land Deed Official (PPAT) as subject of Law No. 31 Year 1999 (as amended by Law No. 20 Year 2001) regarding eradication of criminal acts of corruption (case study the Verdict of District Court of Surabaya Number 62/Pid. Sus-TPK/2017/PN.SBY)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52485

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nizar Satrio Wicaksono, author

Keabsahan akta pembagian hak bersama atas dasar surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat yang palsu atau dipalsukan (studi = The validity of the division of certificate joint right on the basis of a letter of heirs registered by the village head and sub-district false or falsified (case study decisions of the supreme court number 688 k / pid / 2017) kasus putusan mahkamah agung nomor 688 k/pid/2017)

Penelitian ini membahas tentang Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) keabsahan surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat berdasarkan inisiatif notaris/PPAT; (2) Kedudukan akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54931

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Issabella Marchelina, author

Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Ketidaksesuaian Pembuatan Akta Jual Beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Sebelumnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn) = Responsibility of Notaries/PPAT for Discrepancies Making Purchase Deed with the Previous Binding Agreement Sale and Purchase Agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 751/Pdt.G/2018/PN Mdn)

Notaris/PPAT dilarang untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli tanpa keterlibatan pihak yang terkait dan sudah sepatutnya dalam membuatkan Akta Jual Beli prosedurnya sesuai perundang-undangan. Pada praktiknya banyak Notaris/PPAT yang tidak mengindahkan peraturan seperti kasus Notaris/PPAT dalam putusan nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Irena Revin, author

Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Pelaksanaan Lelang Yang Telah Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan Negeri Berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Yang Cacat Yuridis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Bgr) = Legal Protection for Financing Institutions for Conducting Auctions that have been Canceled by a District Court Decision Based on the Sale and Purchase Deed of Defective Land (Study of Bogor District Court Decision Number 57/Pdt.G/2018/ PN.Bgr)

Salah satu cara paling umum untuk mengalihkan hak atas tanah adalah dengan jual beli. Perjanjian jual beli atas tanah dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas tentang akibat hukum suatu akta jual beli yang caat yuridis, tanggungjawab dari PPAT terhadap pembuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Airin Ayu Hafsari, author

Implikasi batas usia dewasa bagi notaris dan PPAT terhadap aktanya para pihak pihak ketiga dan notaris serta penerapannya dalam akta notaris = Implication of adult age limit for the notary and PPAT to the due the parties and their application and notary deed / Airin Ayu Hafsari

ABSTRAK
Sebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadap aktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris. Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindak ialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pasti harus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39200

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Syamsiati Duha, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan membantu melakukan tindak pidana penipuan : analisa Putusan Mahkamah Agung no. 2179K/PID/2009 tanggal 7 Februari 2011 = Accountability notary to help commit acts of criminal fraud : analysis of Supreme Court Decision no 2179K/PID/2009 dated 7 February 2011 / Nur Syamsiati Duha

ABSTRAK
Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang memperoleh nasihat terkait dengan sebuah akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Akan tetapi sekarang ini bahwa banyak notaris yang mau didikte oleh kliennya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan/atau...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39282

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Iqbal Ferdiansyah, author

Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan oleh notaris menurut kode etik = Use of services landbroker on handling of land certificate at national land agency BPN which conducted by notary based on code of ethic

Tesis ini membahas mengenai penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional BPN yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT. Sebagai suatu profesi yang terhormat, etika profesi diatur dalam Kode Etik yang harus ditaati untuk menjaga kehormatan profesi dari Notaris/PPAT. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48846

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elizabeth Priscillia Halim, author

Cacat yuridis akta autentik dalam bentuk tindak pidana penipuan: studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 701/PID.B/2018/PN.JKT.UTR = Juridical disability of authentic deeds in the form of fraud crimes: study Ddcision of North Jakarta District Court number: 701/PID.B/2018/PN.JKT.UTR

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya kesalahan, kelalaian, dan mengabaikan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral yang berlaku baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, pada akhirnya dapat menimbulkan masalah di kemudian hari baik dalam bidang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53523

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Handayani Primandiri, author

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Jual Beli Tanah yang Tidak Dicatatkan di Repertorium dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata = Power of Proof of Authentic Deed of Sale and Purchase of Land Not Recorded in the Repertorium in Proof of Civil Case Trial

Dalam pembuktian di Pengadilan, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari akta tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus memenuhi syarat autentisitas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan juga kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian