Hasil Pencarian

Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query

Ni’ma Ulinihayati, author

Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi (Kasus Permohonan Pernyataan Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Dan PT Asuransi Jiwa Kresna) = The Role Of The Financial Services Authority In The Declaration Of Bankruptcy Of Insurance Companies (In The Case Of Pt (LLC) Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya And Pt (LLC) Asuransi Jiwa Kresna)

Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi dan pertimbangan OJK dalam mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi studi kasus PT AJ BAJ...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adhika Fathazazi, author

Kebijakan penetapan tarif premi batas bawah dan batas atas asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum persaingan usaha = Premium rate determination policy on lower limit and upper limit the motor vehicle insurance in the perspective of competition law

Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari penetapan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S61731

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bayu Erlangga Kaurow, author

Tinjauan hukum terhadap klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/Pojk.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13/Seojk.07/2014 = Legal review on standard clause in consumer financing agreement based on the financial service authority regulation no 1/POJK.07/2013 regarding consumer protection in financial service sector and financial service authority circular letter no 13/SEOJK.07/2013

Kejahatan Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S66711

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Afifah Safira Melinda, author

Analisis Praktik Pengenaan Sanksi Disiplin oleh Regulator terhadap Akuntan Publik di Indonesia = Analysis of the Practice of Imposing Discipline Sanctions by the Regulator towards Public Accountants in Indonesia

ABSTRAK
Kajian ini mengkaji praktik pengenaan sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh regulator terhadap akuntan publik selama 2014 hingga 2018. Di Indonesia, sanksi untuk Akuntan publik dapat diberikan oleh regulator dan asosiasi profesional. Regulator menyediakan sanksi terhadap akuntan publik melalui Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (P2PK) selama Akuntan Publik pada umumnya, dan melalui...

Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

A. Dwi Rachmanto, author

Penyelesaian sengketa konsumen akibat perjanjian baku dan klausula baku pasca keberlakuan undang undang nomor 21 tahun tentang otoritas jasa keuangan

Abstrak
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), maka terdapat 2 (dua) buah undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK)....

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018

340 JHP 48:4 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Margaretta Shinta Magdalena, author

Penerapan single presence policy pada bank bank bumn melalui pembentukan fungsi holding = The implementation of single presence policy in state owned banks through the establishment the holdingfunction

Skripsi ini membahas mengenai penerapan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN. Diawali dengan analisis yuridis setiap opsi yang ditawarkan oleh Single Presence Policy yang terdiri dari Merger atau Konsolidasi, pembentukan Bank Holding Company dan pembentukan Fungsi Holding jika diterapkan pada Bank-bank BUMN. Kemudian akan dibahas mengenai perkembangan pembentukan Fungsi Holding...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58487

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Norman Subiyako Sumadi, author

Pengawasan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Otoritas Jasa Keuangan: Perbandingan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Dan Badan Supervisi Di Belanda = The Supervision Of The Financial Services Authority Supervision Body On The Financial Services Authority: A Comparison Between Indonesia And The Netherlands

Sektor keuangan krusial bagi pembangunan nasional Indonesia dan penguatannya esensial untuk peningkatan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Namun, wewenang luas OJK menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan Badan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sigit Maryuwanto, author

Urgensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelang akhir batas waktu 31 desember 2010 = Urgency of Financial Service Authority (OJK) to face end limit of 31 december 2010

Gagasan mengenai pembentukan OJK adalah merupakan salah satu isue yang paling banyak mengundang polemik terkait dengan upaya restrukturisasi industri keuangan pasca krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Restrukturisasi telah mendorong upaya untuk mencari bentuk baru bagi pengaturan dan pengawasan perbankan mengingat lebih dari 90 % industri keuangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25881

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Sigit Maryuwanto, author

Urgensi pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK) menjelang akhir batas waktu 31 Desember 2010

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T37318

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Kevin Jhonson, author

Analisis penunjukan pengelola statuter oleh otoritas jasa keuangan terhadap asuransi jiwa bersama Bumiputera = Analysis of Indonesia financial services authority ojk on placing Bumiputera 1912 under statutory management

ABSTRAK
Pada Tanggal 21 Oktober 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan untuk pertamakali melakukan penetapan pengelola statuter terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Karya tulis ini akan membahas mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang Otoritas Jasa Keuangan dan Perasuransian mengatur penunjukan dan penetapan pengelola statuter tersebut dan juga mengenai pertanggungjawaban pengelola statuter...

2017

S69946

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian