Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Samuel Sera Chandi Erari, author

Pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat (Studi kasus akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Anugrah Tapin Persada)

Permasalahan hukum yang dibahas dalam Tesis ini mengenai pelaksanaan jabatan Notaris berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini terkait dengan penerbitan dua Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada dengan keputusan yang berbeda...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27442

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ritson, author

Pelanggaran jabatan notaris dengan tidak menjaga martabat dan nama baik notaris sebagai pejabat umum : Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 04 Februari 2011 Nomor UM.MPPN02.11-12 = The misscounduct of the notary covering No prestigious and a good title as a notary public : study case central assembly examiners of notary No: UM.MPPN02.11-12 date 4th Of February 2010

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29251

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Yuanita Ika Putri, author

Tinjauan yuridis mengenai pelanggaran jabatan notaris dalam penerbitan akta pernyataan keputusan rapat : studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 02/B/MJ.PPN/VIII/2010 = Juridical review on the notarial infringement in relation to issuence deed of meeting resolution statement : case study decision of notary central supervisory council number 02/B/MJ.PPN/VIII/2010

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik tidak hanya didasarkan karena adanya keinginan para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undangundang. Salah satu undang-undang yang mengharuskan perbuatan hukum dibuat dalam akta notaris adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas....

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T29435

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bifi Enggawita, author

Pelanggaran Jabatan Notaris terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Objek Transaksi dalam Keadaan Blokir (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor: 14/PTS-MPWNPROVINSI JAWA BARAT/XII/2019) = Notary Profession Violation in the Making of a Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) Deed with Blocked Transaction Object (Study of the Decision of the Supervisory Council of the Notary Region of West Java Number: 14/PTS- MPWNPROVINCE OF WEST JAVA/XI

Notaris telah disumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya. Namun, dalam praktiknya masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta autentik salah satunya adalah akta PPJB. Jika ditemukan kecacatan dan kekeliruan dalam pembuatan akta PPJB, maka notaris wajib bertanggung jawab atas aktanya. Untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diperlukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Verent Nathalia Putri, author

Pelanggaran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019) = Violation of Notarial Occupation in Drawing Up Statement of Meeting Resolution of Company Deed (Analysis of Decision of The Supervisory Board of Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019)

Notaris wajib memeriksa kebenaran formil terhadap dokumen yang diterimanya sebelum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT). Namun, dalam praktik, ada notaris yang masih menyimpangi persyaratan pembuatan Akta PKR PT. Penelitian ini menganalisis akibat pelanggaran jabatan notaris dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sehubungan dengan pembuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Paramita Dian Irawati, author

Pelanggaran jabatan notaris dalam membuat salinan akta keterangan penetapan risalah rapat (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor : 01/B/Mj.PPN/V/2013) = The breach of notary duty in regards to the making copies of the deed of description of the determination of minutes of meeting (case study of the notary central supervisory council decree No. 01/B/Mj.PPN/V/ 2013)

[ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta. Kelalaian dalam pembuatan suatu akta otentik yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat menyebabkan akta itu kehilangan keotentikannya danlanya alcan menjadiakta di bawah tangan jikaditandatangani oleh para pihak dalam akta tersebut. Jika di kemudian hari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41617

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alysha Athia, author

Notaris yang melakukan pemalsuan akta = A notary who falsify the deed

ABSTRAK
Supremasi Hukum Indonesia mengalami kemajuan pesat di Era globalisasiinformasi dewasa ini, dan maraknya pemberitaan tentang Notaris yang tersandungkasus hukum dengan melakukan pemalsuan dokumen. Notaris sebagai PejabatPublik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN , mengharuskanketelitian dan kejujuran serta Profesionalitas dalam menjalankan tugas sesuaiUUJN, sehingga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kode EtikNotaris merupakan...

2018

T49646

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rani Julita, author

Pelanggaran jabatan notaris oleh seorang notaris yang tidak mempunyai sertifikat cuti tetapi meninggalkan wilayah jabatanya tanpa mengajukan permohonan cuti: studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 30 September 2010 nomor: 05/B/Mj.PPN/XI/2010 = A violation of notary position by a notary who did not has a certificate of leave but leaving the district authority without leave permittion : case study of the council decision investigator notary's center dated 30th of november 2010 number 05/B/Mj.PPN/XI/2010

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28936

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hutadjulu, Dara Nabila, author

Pelanggaran jabatan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli untuk keluarga = Offense of notary as a PPAT in creating family sale and purchase deed

Keberadaan Notaris/PPAT sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta autentik yang dibutuhkan masyarakat. Dalam peraturannya masing-masing telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat Akta Jual Beli apabila di dalamnya terdapat salah satu anggota keluarga. Namun, penulis menemukan terdapat pelanggaran yang dilakukan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49389

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tania Malinda, author

Kemandirian notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik studi kasus putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017 = Independecy of notary as public functionary on making authentic deeds case analysis putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017

Tesis ini meneliti mengenai pelanggaran seorang Notaris yang dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris bertangggung jawab terhadap jabatannya dan akta autentik yang dibuatnya. Notaris seingkali melupakan kode etik dan sumpah jabatan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49499

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian