Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Titut Rosawati, author

Analisis pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh badan pertanahan nasional sebagai peleksanaan eksekusi putus pengadilan( studi kaaus putusan mahkamah agung RI N0 2096,K/Pdt/1987 tgl 28 desember 1987 dan surat keputusan kepala badan pertanahan nasional

Tesis ini membahas sengketa tanah antara Jamian dengan Kasmir dan Jamud yang berakibat pada pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Kramas atas nama Indra Soewignya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Kramas atas nama Nuning Lestari. Penelitian menekankan pada perlindungan hukum bagi Indra Soewignya dan Nuning Lestari selaku pemegang sertipikat hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27401

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Diana, author

Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan (Analisis Yuridis: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2285 K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008) = revocation of use rights certificate number 32/Kelapa Dua Wetan ( Juridical Analysis: Supreme Court Decision Number 2285 K/PDT/2007 dated May 12, 2008)

Kegiatan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, akan tetapi sertipikat bukan merupakan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegang haknya digugat oleh...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31867

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Agnes Permata Sari, author

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan di areal izin pemanfaatan hasil hutan (putusan Mahkamah Agung Nomor 336K/TUN/2013) = Juridical overview against cancellation of certificate of land rights which published in the area of forest utilization permit supreme court decision No.336K/TUN/2013

Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Namun dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi para pihak. Salah satu contohnya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang secara yuridis kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan belum mendapat keputusan pelepasan kawasan hutan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46444

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ayu Winjayaningrum Endah Saputri, author

Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat hukum administrasi : analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6/PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/Pct/BPN.RI/2013 = Certificate cancellation of land rights administration law because of disabled : analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 6/PK/Pid/1998 dated 5 March 1999 and the Decision of the National Land agency of the Republic of Indonesia Number 3/Pct/BPN.RI/2013 dated 30 May 2013 / Ayu Winjayaningrum Endah Saputri

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musa b. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan Nuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/- /1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988 No.84 dan Akta Pemindahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38947

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sebayang, Ninta Sri Ulina, author

Akta hibah sebagai dasar pembatalan sertifikat hak atas tanah : analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 = Grant deed as a basis for revocation of land certificate : analysis of the Judicial Review Number 29 PK/TUN/2010 dated 16 March 2011 / Ninta Sri Ulina Sebayang

ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanah yang dibuat di hadapan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39070

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian