Hasil Pencarian

Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query

Palupi, Niken Sekar, author

Penyelesaian Kewajiban Terhadap Kreditur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T36889

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devi Syakira, author

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Dasar Tidak Diterimanya Suatu Gugatan (Studi Putusan Nomor 681/Pdt.G/2018/Jkt.Utr Jo 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Verdict of the Suspension of Payment as a Basis for not Received a Lawsuit (Analysis of the District Court Verdict Number 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr Jo 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ardy Putra, author

Tinjauan yuridis terhadap penolakan pembayaran utang oleh kreditor pada saat permohonan pailit diajukan: studi kasus kepailitan PT. Hendratna Plywood = Juridical review of debt payment rejection by creditor in the time when the bankruptcy petition is filed: case study bankruptcy of PT. Hendratna Plywood

Debitor yang dinyatakan pailit haruslah memenuhi seluruh syarat yuridis kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun dalam kasus PT. Hendratna Plywood, salah satu syarat yuridis kepailitan tidak terpenuhi, namun majelis hakim tetap menyatakan PT. Hendratna Plywood pailit dengan segala pertimbangan hukumnya. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43243

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Roi Lesmana, author

Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Kasus Perkara No.78/Pdt.Sus/Pkpu/201/Pn.Niaga.Jkt.Pst) = Principles of Exceptio Non Adimpleti Contractus and Simple Justification in Case of Suspension of Debt Payment (Case Study: Case No.78/Pdt.Sus/Pkpu/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan jalan keluar dari permasalahan utang piutang yaitu dengan kepailitan dan/atau dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian bagi kedua belah pihak baik itu kreditor maupun debitor. Penelitian ini bertujuan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Luki Putradita Ramadhan, author

Tanggung jawab personal guarantor dalam PKPU: studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 74/PDT.SUS-PKPU/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst = Personal guarantor's responsibility in suspension of debt payment obligations/PKPU: a study based on Supreme Court Verdict No. 74/PDT.SUS-PKPU/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Skripsi ini membahas kedudukan hukum Personal Guarantor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Dewasa ini belum terdapat pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap kedudukan hukum guarantor dalam PKPU, terutama guarantor yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai Penanggung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tercermin dalam perbedaan pendapat ahli...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62556

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Undang-undang kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran utang 2004: UU RI No.37 Tahun 2004 dilengkapi PPRI No. 10 tahun 2005 tentang penghitungan jumlah hak suara kreditor

Jakarta: Sinar Grafika , 2006

346.078 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Remanja Dyah Intansuri, author

Implikasi Penerbitan Surat Sanggup Berkaitan dengan Verifikasi Piutang Kreditor (Studi Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 127/PDT.SUS PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST) = The Implication of Promissory Notes Issuance Related to The Creditors Receivables Verification (Study Commercial Court Jakartas Ratification Verdict under Composition Plan (Homologation) Number 127/PDT.SUS PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang diambil perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang. Celah hukum yang ada pada perundang-undangan terkait, memberi ruang dibuatnya skenario dalam melaksanakan PKPU untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Penerbitan surat sanggup menjadi alat untuk tercapainya tujuan dilaksanakan PKPU. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54888

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simamora, Bhakti, author

Tinjauan yuridis klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris dalam perjanjian kredit bank menurut KUH Perdata

ABSTRAK
Pemberian kredit oleh bank merupakan peran bank dalam menggerakkan motor perekonomian. Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, baik perorangan maupun badan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam pemberian kredit karena rentan terhadap risiko macet. Bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain harus...

2012

T30788

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hanifan, author

Akibat hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada kurator untuk dilakukan pencocokan piutang pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt.Sus/2011 = Law implication for creditor who not registering his claim to curator for verification in case of Supreme Court Decision No. 192 K/Pdt.Sus/2011.

ABSTRAK
Skripsi ini mengkaji tentang Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada intinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan...

[, ], 2013

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dionisia Widyarini Chrisdianti, author

Tinjauan yuridis mengenai korelasi pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam hal kewajiban pembayaran utang koperasi kepada kreditor dengan prinsip piercing the corporate veil studi kasus: putusan no. 04/Pdt.g/2015/ pn-tmg = Juridicial review of management accountability cooperation in terms of debt obligations of cooperation to creditors by piercing the corporate veil principal: case study no 04/Pdt.g/2015/ pn-tmg

ABSTRACT
Dalam menjalankan usahanya, ada kalanya suatu Koperasi menemukan hambatan dan risiko. Hambatan dan risiko ini harus ditangani secara cepat dan tanggap oleh dewan Pengurus Koperasi sehingga tidak memperburuk sistem atau mekanisme kerja yang sudah terbentuk, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Koperasi. Dalam hal ini, Dewan Pengurus Koperasi memiliki peran dan...

2016

S66822

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian