Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Corruption, good governance and civil society

Korupsi, dewasa ini, merupakan masalah yang serius dan akut yang di hadapi oleh Bangsa Indonesia dalam rangka untuk mewujudlan tata pemerintahan yang baik......

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Good governance(Tata pemerintahan yang baik)untuk comman good (kesejahteraan umum)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Agus Askin Harta Mulya, author

Dasar hukum dan eksistensi implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = The law and the existence implementation of the general principles of good governance on the stipulation of the clear and clean status of the mining business license iup with consideration to the law no 4 year 2009 concerning the mineral and coal min

Tesis ini membahas tentang penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan (IUP) oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan melakukan analisa dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan peraturan lainnya yang terkait dengan analisa tersebut. Tesis...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yohanes Febrientama Yubilianto, author

Tinjauan terhadap Pengaturan dan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Tata Kelola Riset Nasional pasca Sentralisasi Lembaga Riset = A Review of the Regulation and Institution of the National Research and Innovation Agency and National Research Governance after the Centralization of Research Institutions

Riset di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada sederet permasalahan krusial seputar kualitas, kapasitas, dan kelembagaan riset hingga membuat Indonesia hanya menduduki peringkat ke-75 dari 132 negara pada Global Innovation Index 2022. Dalam rangka memajukan iptek dan sekaligus menjawab permasalahan tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ira Apriyanti, author

Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batu Bara = Regulation of General Good Governance Principles in Granting Mineral and Coal Mining Business Permits Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan di daerah kerap kali menimbulkan polemik. Permasalahan yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bisa merugikan negara hingga mencapai angka triliun rupiah. Terlebih, hal ini berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Saragih, Genoveva Margi, author

Penerapan Prinsip Good Governance pada Implementasi Joint Analysis dalam Rangka Pengawasan Wajib Pajak serta Wajib Bayar di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = The Application of Good Governance Principles on The Implementation of Joint Analysis in The Framework of Taxpayer Supervision at The Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE)

Demokratisasi sistem pemungutan pajak di Indonesia, Self-Assessment System, berpotensi meningkatkan kecurangan pajak. Akibatnya, salah satu upaya pemerintah mengoptimalisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan Joint Program, program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam Joint Program terdapat sebuah sistem terintegrasi, yaitu Joint Analysis, yang...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Hanif Muslim, author

Evaluasi Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Rekomendasi Perbaikan Proses Berdasarkan Kerangka Kerja COBIT 5: Studi Kasus Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia = The Evaluation of Information Technology Management and Recommendation of Process Improvement Using COBIT 5 Framework: Study Case Indonesian Institute Of Sciences

Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum...

Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

M. Rendi Aridhayandi, author

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintah yang baik ( good governance) dibidang pembinaan dan pengwasan indikasi geogragfis

Abstrak
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu peran...

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018

340 JHP 48:4 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Siska Yuniza, author

Analisis reformasi birokrasi pada mahkamah konstitusi ri dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik good governance = Analysis of bureaucracy reform at constitutional court of republic of indonesia in attempt to establish good governance / Siska Yuniza

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku,...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abdurrahman Masdiana, author

Netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik = The neutrality of civil servants in the implementation of the election of regional heads to achieve the good governance principles / Abdurrahman Masdiana

ABSTRAK
Penelitian ini meneliti bagaimana urgensi netralitas PNS dalam pilkada untuk mewujudkan AUPB, dan melihat bagaimana permasalahan penerapan netralitas PNS dalam beberapa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwasanya Pilkada di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu kebelakang masih diwarnai dengan beberapa permasalahan dan sengketa pasca pilkada dilaksanakan, hal tersebut dilatarbelakangi berbagai hal dan...

2017

T49042

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian