Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Christian Arijanto G., author

Tinjauan yuridis akta jual beli palsu yang dibuat PPAT sementara sebagai dasar bagi pendaftaran hak atas tanah = Judicial review of counterfeit deed of sale and purchase made before temporary land deeds officer as the basis for registration land of rights

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Pendaftaran tanah yang baik sangat menguntungkan masyarakat. Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan dibantu oleh PPAT termasuk PPAT Sementara. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama pemeliharaan data pendaftaran tanah. Tesis ini membahas : A. Kepada siapa tuntutan pemalsuan dapat diajukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28611

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ummul Husna, author

Tinjauan yuridis terhadap peranan direktur pendaftaran hak atas tanah dalam Jabatannya sebagai pejabat pembuat akta tanah khusus = Judicial review of the role director of land rights registration in his post as special deed officer

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengaturan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Khusus diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Penunjukan Penjabat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30374

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Audry Zefanya, author

Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor = Legal Protection for Holders of Deed of Land Deed Officials before the Enforcement of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (Case Study of the Decision of the Limboto District Court

Pada praktiknya, peralihan hak atas tanah tersebut mengalami konvergensi antara keberlakuan hukum agraria nasional dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) serta peraturan-peraturan pelaksananya. Salah satu problem yang muncul ialah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang didapatkan melalui proses hibah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian