Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan , 1990
373.959 8 IND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Gema Perdana, author
ABSTRAK
Berlakunnya UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi pada perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan pembagian urusan pemerintahan harus berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur pada UU No....
2019
T54416
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Zulfadhly Sanusi, author
Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah yaitu dari kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi yang tentunya menimbulkan banyak implikasi bagi daerah-daerah di kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan harus dilandasi prinsip akuntabilitas, efisiensi,...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S8349
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hana Farida, author
Tesis ini membahas transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dari bahan pustaka dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Dengan penggantian UU Pemerintah Daerah menjadi UU No. 23 tahun 2014, wewenang untuk mengelola pendidikan menengah ditransfer dari otoritas sebelumnya dari pemerintah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Maksud dan tujuan skripsiKarangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pembangkangan para murid jurusan IPS (Sosial) dan IPA (Pas-Pal) di SMA Negeri X Filial, Pademangan Timur, Jakarta dalam hubungannya dengan mata pelajaran, kepala sekolah, guru-guru yang mengajar dan organisasi sosial yang ada di sekolah ini. Penelitian tentang pembangkangan para...
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1978
S12905
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Murid-murid SMA JPP jang telah diselidiki disini adalah pe_muda pemudi Indonesia keturunan Tionghoa. Mereka ini pada umumnja sedjak ketjil selalu mendapat pendidikan dan pengadjaran diseko_lah asing (Tionghoa), dan baru setelah dikeluarkan oleh pemerin_tah Peraturan Penguasa Militer No.989/PMT/Tahun 1957 tentang Pe_ngawasan Pengadjaran Asing - jang antara lain melarang anak-anak Indonesia mengundjungi...
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1963
S12919
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Supit, Deivy Donna Ingrid, author
[ABSTRAK
Salah satu isu krusial dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah
kesenjangan akses pendidikan antar kabupaten/kota. Pelaksanaan desentralisasi
yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat diharapkan
membuat akses pendidikan tingkat kabupaten/kota menjadi lebih baik. Penelitian
ini membahas pengaruh alokasi anggaran pemerintah terhadap perbaikan akses
pendidikan menengah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, diukur dengan angka
partisipasi kasar (APK) dan...
2015
T43663
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rahadian Jamil Valianshah Yuwono, author
Persoalan pendidikan menengah dalam hal akses dan kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi perhatian di Provinsi DKI Jakarta. Akses dan kualitas tersebut belum sepenuhnya merata dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas karena masih banyak masyarakat utamanya peserta didik di DKI Jakarta yang belum dapat dan kesulitan untuk melanjutkan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dwi Hadya Jayani, author
ABSTRACT
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah provinsi untuk mengelola bidang pendidikan menengah atas/kejuruan, khususnya dalam melakukan pemindahan guru SMA/SMK antar kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kebutuhan guru. Pemerataan kebutuhan guru sulit untuk diterapkan sejak otonomi daerah sehingga pemerintah provinsi harus melakukan peramalan kebutuhan guru agar pemerintah provinsi...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
