Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Analisis efektivitas tujuan penerapan sanksi pajak dalam mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak (Studi di KPP Jakarta X)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

S10235

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aldian Kukuh Trisetyadi, author

Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Studi Kasus Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Bulukumba) = Juridical Review of the regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 33 of 2021 concerning Money for Land Deed Making Officials. (Case Study of the Application of Money for Land Deed Making

PPAT adalah mitra dari BPN tetapi tidak termasuk dalam kategori pegawai kantor pertanahan sehingga PPAT tidak menerima gaji setiap bulan hanya penghargaan, penghargaan yang dimaksud yaitu pemberian uang jasa yaitu paling besar 1% dari nilai transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PJPPAT. Pada tahun 2021 Menteri ATR/BPN mengeluarkan aturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Sukma Nandita, author

Penerapan sanksi kode etik terhadap pelanggaran kode etik dan Undang-undang jabatan notaris (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 03 juni 2009

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T28025

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Proses penerapan sanksi pidana fiskal dan faktor-faktor penghambatnya pada tahap pemeriksaan dan penyidikan (studi kasus PT. ABC INN dan Tourism Jakarta)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994

S9972

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indra Wahyu Nugraha, author

Penerapan Sanksi Jabatan Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Merangkap Sebagai PPAT (Analisa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/2016) = Law Enforcement by The Notary Supervisor Council Against a Notary who Concurrently as a PPAT (Analysis of Final Decision of The Notary Central Council Examiner Number 04/B/MPPN/VIII/2016)

Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dimaksud adalah terkait dengan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seorang Notaris dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT adalah berbeda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52277

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sianturi, Amelia Porman Octora, author

Penerapan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang kali = The aplication of sanctions to the notary who commits violations repeatedly

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik untuk kepentingan masyarakat umum, yang dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi masyarakat dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang kali. Penelitian ini bersifat...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53529

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Namira Andrini, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta keputusan rapat yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019) = Notarys responsibility for drawing up deed of meeting resolutions of foundation (Study of decision letter of the notary supervisory board of the province of special capital region of Jakarta number 5/PTS/MJ.PWN. Prov.DKI Jakarta/VII/2019).

Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Notaris adalah pejabat yang membuat akta pendirian dan perubahan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54928

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rina Mahdiana, author

Penerapan sanki-sanki adminstrasi sebagai pengawasan represif terhadap ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban bulanan pajak penghasilan (studi kasus di kantor inspeksi pajak Jakarta Barat Tiga)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1989

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian