Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Wayan Juldandy Chandra, author

Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyebaran Informasi Elektronik yang Bermuatan Penghinaan (Tinjauan Ajaran Penyertaan Terhadap Penyebaran Surat Elektronik yang Bermuatan Penghinaan Melalui Mailing List)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22198

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Deni Achmad, author

Analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaan oleh pers

Iklan merupakan suatu strategi yang ampuh bagi para pengusaha (produsen) untuk melakukan penawaran-penawaran barang dan jasa. Demikian juga engan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut maka promosi produk dilakukan melalui iklan. Di Indonesia produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha telah menggerakan kegiatan perekonomian....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T36922

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Risman Yansen M. N author

Penyelesaian Perkara Penghinaan Secara Pidana dan Perdata yang Diajukan Berbarengan ditinjau dari Makna Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Perdata (Studi Terhadap Kasus Prita Mulyasari melawan R.S Omni International dalam Putusan PN Tangerang Nomor 300/PDT.G/PN.Tangerang)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22530

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Irawaty Melissa, author

Analisis perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan dikaitkan dengan penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1376 KUH Perdata serta informed consent dalam hukum kesehatan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 300K/PDT/2010.) = analysis of tort as an insulting associated with article 1365 and 1372 Indonesian Civil Code and Informed Consent in Health Law (Case Study: The Verdict of the Supreme Court No. 300K/PDT/2010.)

ABSTRAK
Prita Mulyasari mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan medis rumah sakit OMNI Internasional melalui surat elektronik. Isi surat elektronik kemudian tersebar luas ke masyarakat sampai diketahui oleh pihak rumah sakit. Kemudian rumah sakit mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1376 KUHPerdata. Penulis...

2012

S42446

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Adami Chazawi, author

Hukum pidana positif penghinaan : tidak pidana menyerang kepentingan hukum mengenai martabat kehormatan dan martabat nama baik orang bersifat pribadi maupun komunal

Tindak pidana menerang kepentingan hukum mengenai martabat kehormatan dan martabat nama baik orang bersifat pribadi maupun komuna...

Malang: Bayumedia, 2013

345 ADA h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Suhargo, author

Ekspresi Kebahasaan dalam Media Sosial X yang Mengandung Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik = Language Expressions in Social Media X Containing Insult and Defamation: A Forensic Linguistic Study

Penelitian ini mengkaji ekspresi kebahasaan dalam tulisan elektronik di media sosial X yang berpotensi melanggar hukum pidana berupa penghinaan dan pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ragam bentuk ekspresi kebahasaan dalam media sosial X terhadap Kemkominfo yang berpotensi untuk melanggar hukum pidana penghinaan serta pencemaran nama baik. Penelitian...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024

MK-pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Ade Rizky Fachreza, author

Korporasi sebagai korban dalam tindak pidana penghinaan (studi kasus putusan no.2126/K/PID/2009 atas nama M. Alpandi dan putusan no.183/K/PID/2010 atas nama Fifi Tanang = Corporation as a victim of defamation crime (case study decision no.2126/K/PID/2009 on behalf of M.Alpandi and decision no.183/K/PID/2010 on behalf of Fifi Tanang

Tindak pidana penghinaan seringkali diartikan sebagai tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Namun dalam perkembangannya sudah banyak tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada korporasi bahkan hingga suatu provinsi ataupun kotamadya. Dari hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk melihat apakah memang suatu korporasi dapat dijadikan korban dalam tindak pidana penghinaan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S59716

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Purba, Ester Helena, author

Pencemaran nama baik yang dilakukan demi kepentingan umum atau membela diri sebagai alasan pembenar dalam UU ITE = Defamation carried out in the public interest or self-defense as a justification for the law of information and electronic transaction

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi dampak pada perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lain dalam masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru berupa cybercrime. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shabrina Syahama Bachri, author

Kekerasan verbal sebagai sarana penghinaan bentuk tubuh dalam web drama Tungtunghan Yeonae = Verbal abuse as a media for body shaming in the web drama Tungtunghan Yeonae

Kekerasan verbal merupakan salah satu bentuk perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah di Korea Selatan. Isu ini telah diangkat ke dalam berbagai karya. Namun penelitian yang fokus membahas tentang kekerasan verbal dalam web drama masih terbilang minim. Penelitian ini membahas tentang bentuk kekerasan verbal, khususnya yang digunakan untuk menghina...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2020

MK-Pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Justitia Avila Veda, author

Penerapan pasal 134 kuhp tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di indonesia studi kasus putusan pengadilan tahun 1998-2013 = The implementation of article 134 indonesian penal code regarding defamation towards president and vice president in indonesia case studies on court decision 1998-2013

[ABSTRAK Ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 134, 136bis, dan pasal 137 KUHP. Pasal ini muncul sebagai adopsi dari pasal penghinaan terhadap Raja dan Ratu Belanda yang turut diberlakukan di Indonesia pada era sebelum kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi. Setelah kemerdekaan, ketentuan tersebut dipertahankan namun dengan penyesuaian...

2015

S60722

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian