Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Kautsar Sangaji, author
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjabat mengurusi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimungkinkan untuk berhenti dan/atau diberhentikan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dan/atau diberhentikan terjadi kekosongan jabatan sehingga organisasi Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang tidak mengatur...
2019
T54186
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lathifah Alphiba Dalianti, author
Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan, reformasi birokrasi yang dihendaki merubah paradigma dan konsep dalam struktur pemerintahan, salah satunya yakni untuk menempatkan orang-orang atau aparatur yang tepat mengisi Jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut atau sering disebut dengan istilah the right man on the right position, termasuk dalam pengisian Jabatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54282
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Herti Septhiany, author
Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan yang mempunyai fungsi sebagai penegak konstitusi yang putusannya bersifat final dan sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kewenangan pengisian jabatan hakim konstitusi didelegasikan kepada tiga lembaga berwenang, yaitu Mahkamah Agung. DPR dan Presiden. Pengisian jabatan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Arif Maulana, author
Tesis ini mengkaji tentang perkembangan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasalahan konstitusionalitas pengisian jabatan melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku saat ini. Masalah konstitusional kedudukan wakil kepala daerah dan persoalan pemaknaan pemilihan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30110
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Firda Reza Atariq, author
Setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi pasca reformasi, salah satu kewenangannya ialah membubarkan partai politik, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur aturan lanjutan akibat-akibat hukum dari pembubaran tersebut. Salah satunya ialah aturan lanjutan, dari salah satu akibat hukum dibubarkannya partai politik, yaitu pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat “DPR” yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Riyan Afrianto, author
Setelah diterbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, atau lebih dikenal dengan UU ASN, maka pengelolaan PNS haruslah sudah berlandaskan sistem merit. Begitu juga dengan proses pengisian jabatan struktural, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yang paling tinggi sampai dengan Jabatan Pengawas harus berdasarkan sistem-sistem merit. Untuk posisi...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zaqiu Rahman, author
Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29250
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Taufik Nur Romadhon, author
Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62083
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Teguh Nirmala Yekti, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme
pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta
undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan
gubernur yaitu undang-undang organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah...
2013
T32580
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Dumaria, author
ABSTRAK
Penelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42372
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
