Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Putusan nomor 005/PUU-III/2005 : pengujian UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terhadap UUD 1945 / Mahkamah Konstitusi

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi RI, 2006

R 342.09 IND p

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Putusan nomor 010/PUU-III/2005 : pengujian UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terhadap UUD 1945

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi RI, 2006

R 342.09 IND p

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Jimly Asshiddiqie, 1956-, author

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Jakarta: Sinar Grafika, 2012

340 JIM h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mohammad Mahrus Ali, author

Kedudukan norma konkret dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 = The status of concrete norms in judicial review of laws against the 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia

[ABSTRAK
Pengujian norma konkret dalam putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya tidak menjadi kewenangan MK. Pengujian terhadap norma secara teoritis haruslah bertitiktolak dari norma abstrak sebagai implikasi kedudukan MK yang menjadi pengadilan norma dan mengujinya terhadap konstitusi. Untuk menilai konstitusionalitas norma undang-undang, maka norma abstraklah yang seharusnya ditafsirkan...

2015

T43091

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yurisptudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Malang: Setara Press, 2014

342.02 YUR

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rafiuddin, author

Penalaran hukum putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang- undang yang diuji lebih dari sekali (studi atas putusan mahkamah konstitusi tahun 2003?2010) = legal reasoning of constitutional court decisions in the review of law which is reviewed more than once (study on the constitutional court decisions year 2003?2010)

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yakni langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya...

2012

T30966

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rafli Fadilah Achmad, author

Urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency limitiation of time on judicial review of the 1945 constitution in Constitutional Court Republic of Indonesia / Rafli Fadilah Achmad

ABSTRAK
Pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling dominan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi hingga empat belas tahun Mahkamah Konstitusi dibentuk belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai batas waktu penyelesaiannya. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian yang...

2018

T50182

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mahyudin, author

Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 sebagai lembaga baru dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang dimiliki oleh MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap udang-undang. Kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal 24C ayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44831

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Lazuardi P., author

Pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap gagasan perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD yang dikaitkan dengan gagasan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selama ini Mahkamah Konstitusi telah memutus ratusan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus dengan pilihan tidak menerima, mengabulkan, atau menolak permohonan dari pemohon...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25481

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ellen Nadya Salbaina, author

Konsep dan Penerapan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Concept and Application of Ultra Petita in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang seringkali memutus secara ultra petita. Walaupun penerapan ultra petita ini dilarang dalam hukum perdata, akan tetapi saat ini masih belum ada ketentuan hukum positif yang mengatur terkait dengan dilakukannya ultra petita di Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal ini menimbulkan pro...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian