Hasil Pencarian

Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query

Devi Syakira, author

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Dasar Tidak Diterimanya Suatu Gugatan (Studi Putusan Nomor 681/Pdt.G/2018/Jkt.Utr Jo 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Verdict of the Suspension of Payment as a Basis for not Received a Lawsuit (Analysis of the District Court Verdict Number 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr Jo 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hanifan, author

Akibat hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada kurator untuk dilakukan pencocokan piutang pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt.Sus/2011 = Law implication for creditor who not registering his claim to curator for verification in case of Supreme Court Decision No. 192 K/Pdt.Sus/2011.

ABSTRAK
Skripsi ini mengkaji tentang Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada intinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan...

[, ], 2013

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dinnisa Anadya, author

Perbandingan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan penundaan kewajiban pembayaran utang akibat rehabilitasi berdasarkan financial rehabiltation insolvency act (FRIA) di Philippines = Legal comparison of suspension of payment based on law number 37 year 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment and suspension of payment due to rehabilitation based on financial rehabilitation insolvency act (FRIA) in the Philippines

Adanya perbedaan antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi akibat Rehabilitasi berdasarkan Financial Rehabilitation and Insolvency Act FRIA di Filipina menyebabkan perlunya perbandingan mengenai PKPU dengan negara lain. Filipina merupakan negara ASEAN pertama yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sadam Permana, author

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Debitor yang Mampu Melakukan Pembayaran Utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada PT. Gunung Raja Paksi, Tbk: Studi Kasus Putusan Nomor 432/PDT. SUS-PKPU/202/PN Niaga.Jkt.Pst = Legal Protection Against Debtors Who Are Able to Make Debt Payments in The Postponement of Debth Payment at PT. Gunung Raja Paksi, Tok: Case Study of Commercial Court Verdict Number 432/PDT.SUS- PKU/202/PN Niaga.Jkt.Pst

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu masa dimana pihak debitor dan kreditor diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah tata cara pembayaran utang. Adapun dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tetap memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan yang dimiliki. PKPU merupakan mekanisme yang ditempuh untuk menghindari ancaman...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Amanda Novia Anggita, author

Analisis restrukturisasi utang dengan metode cash waterfall dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) studi kasus: PT Bakrie Telecom, TBK. = Analysis of debt restructuring using cash waterfall method in the suspension of debt repayment sdr (case study PT. Bakrie Telecom,TBK) / Amanda Novia Anggita

ABSTRAK
Adakalanya jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perlu diambil apabila debitor mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Hal ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya contingency plan perseroan untuk menyelamatkan perseroan dari kebangkrutan maupun menghindari perseroan dilikuidasi atau dipailitkan. Halmana debitor yang akan dipailitkan oleh kreditornya sesungguhnya masih memiliki prospek usaha yang baik...

2016

T44766

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

I Made Andhika Darma Perkasa, author

Perlindungan hukum bagi kreditor yang beritikad baik dalam mengadakan perjanjian pengikatan hak tanggungan dengan debitur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan pengurus = Legal protection for kreditor who enter the mortgage agreement with debtor in debt suspension of payment without approval from administrator

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pendapat sebagian Pengurus PKPU yang menyatakanbahwa perjanjian pengikatan hak tanggungan merupakan perjanjian timbal balik,sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut harus mendapatkan persetujuan PengurusPKPU sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 249 ayat 1 Undang-Undang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Pendapat tersebut bertentangan dengan pemahaman penulis bahwa...

2017

T47649

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kemal Azhardhia Ghiffary, author

Status Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Mengandung Unsur Cacat Tersembunyi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Pdt.Sus-Pailit/2021) = Reconciliation Status Suspension of Debt Payment Obligation Containing Hidden Defect Elements (Case Study of Supreme Court Decision Number 1131 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Fokus dari penelitian ini adalah pada penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), khususnya yang berkaitan dengan perjanjian perdamaian. Dalam kenyataannya, ada cacat tersembunyi pada perjanjian perdamaian sebagaimana kasus yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131/K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Berdasarkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Rezki Amalia Aliyas, author

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Asuransi dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan = AUTHORITY OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN PROPOSING A DEPOSIT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS TO INSURANCE COMPANIES IN REALIZING THE SUPERVISION FUNCTIONS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Pelrindungan terhadap kepentingan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Merina Elfian, author

Pelaksanaan putusan homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan dikabulkannya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor yang Sama (Studi Kasus: PT Siak Raya Timber) = Execution on suspension of payment's homologation decisions with the granting of bankruptcy order against the same debtor (Case Study: PT Siak Raya Timber)

Dalam perkara kepailitan, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun perdamaian setelah putusan pailit dijatuhkan. Dalam hal rencana perdamaian diajukan melalui PKPU, maka setelah perdamaian tersebut disetujui dan dihomologasi oleh Pengadilan Niaga maka putusan homologasi mengikat semua kreditor kecuali kreditor separatis dan terhadap kreditor separatis tersebut diberikan kompensasi sebesar nilai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mediana Irawati, author

Analisis yuridis upaya perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang studi kasus: perdamaian pkpu pt indo energi alam resources = Juridicial analysis of accord on suspend of payment case study accord on suspend of payment pt indo energi alam resources

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu proses perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU , utamanya mengenai penerapan pengaturan perdamaian PKPU dalam Putusan Perdamaian PKPU PT. Indo Energi Alam Resources serta akibat hukum dari perdamaian dalam PKPU. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Hasil penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S66367

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian