Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query
Devi Syakira, author
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hanifan, author
ABSTRAK
Skripsi ini mengkaji tentang Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada intinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan...
[, ], 2013
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dinnisa Anadya, author
Adanya perbedaan antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi akibat Rehabilitasi berdasarkan Financial Rehabilitation and Insolvency Act FRIA di Filipina menyebabkan perlunya perbandingan mengenai PKPU dengan negara lain. Filipina merupakan negara ASEAN pertama yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sadam Permana, author
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu masa dimana pihak debitor dan kreditor diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah tata cara pembayaran utang. Adapun dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tetap memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan yang dimiliki. PKPU merupakan mekanisme yang ditempuh untuk menghindari ancaman...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
I Made Andhika Darma Perkasa, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pendapat sebagian Pengurus PKPU yang menyatakanbahwa perjanjian pengikatan hak tanggungan merupakan perjanjian timbal balik,sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut harus mendapatkan persetujuan PengurusPKPU sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 249 ayat 1 Undang-Undang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Pendapat tersebut bertentangan dengan pemahaman penulis bahwa...
2017
T47649
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kemal Azhardhia Ghiffary, author
Fokus dari penelitian ini adalah pada penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), khususnya yang berkaitan dengan perjanjian perdamaian. Dalam kenyataannya, ada cacat tersembunyi pada perjanjian perdamaian sebagaimana kasus yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131/K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Berdasarkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nur Rezki Amalia Aliyas, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Pelrindungan terhadap kepentingan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Merina Elfian, author
Dalam perkara kepailitan, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik
melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun perdamaian
setelah putusan pailit dijatuhkan. Dalam hal rencana perdamaian diajukan melalui
PKPU, maka setelah perdamaian tersebut disetujui dan dihomologasi oleh
Pengadilan Niaga maka putusan homologasi mengikat semua kreditor kecuali
kreditor separatis dan terhadap kreditor separatis tersebut diberikan kompensasi
sebesar nilai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mediana Irawati, author
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu proses perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU , utamanya mengenai penerapan pengaturan perdamaian PKPU dalam Putusan Perdamaian PKPU PT. Indo Energi Alam Resources serta akibat hukum dari perdamaian dalam PKPU. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Hasil penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66367
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Awang Anggargeni, author
ABSTRAK
Perekonomian yang dipengaruhi oleh globalisasi dunia usaha memungkinkan para pengusaha untuk menambahkan modal usahanya dengan melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam penyelesaian utang piutang di antara mereka. Lembaga Kepailitan dan PKPU di Indonesia merupakan lembaga yang memberikan solusi penyelesaian masalah...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
