Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Ardila Rahmanita, author

Analisis terhadap perjanjian keagenan yang tidak mencantumkan identitas para pihak dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 (Kasus Perjanjian Changsha Co., Ltd dengan PT. XXX) = Analysis of agency agreement that does not include identity of the parties and does not meet the provisions of article 21 of The Minister of Trade Regulation No. 11/M-DAG/PER/3/2006 (Contract case heavy Co., Ltd. with PT. XXX).

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan akan pemenuhan sarana kegiatan ekonomi masyarakat, maka lahirlah lembaga keagenan di Indonesia. Hubungan keagenan adalah hubungan antara agen yang merupakan perusahaan nasional dengan prinsipal yang merupakan perusahaan yang berasal dari luar negeri, yang diawali dengan dibentuknya suatu kesepakatan atau suatu perjanjian yang mengatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57030

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

R. Soeroso, author

Perjanjian di bawah tangan : pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum

Jakarta: Sinar Grafika, 2011

346.023 SOE p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lenggo Geny, author

Resiko dalam hukum perjanjian menurut hukum perdata

Universitas Indonesia, 1983

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ida Nurul Widyastuti, author

Aspek hukum kebebasan berkontrak berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan dihubungkan dengan penggunaan bahasa asing dalam suatu perjanjian = The principle of freedom of contract legal aspects related to implementation of Law number 24 year 2009 on the flag language and the state emblem and anthem associated with the use of a foreign language in an arrangement.

Hukum perdata Indonesia adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara sesama subjek hukum baik Privat maupun Badan hukum. Salah satunya adalah Prinsip Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract) yang sebenarnya sudah dikenal sejak menusia mengenal hukum. Prinsip kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44176

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Patrisia Elissa Putri Ticoalu, author

Analisa yuridis berakhirnya perjanjian bagi hasil (production sharing contract) dalam usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari hukum perdata dan peraturan perundang-undangan terkait minyak dan gas bumi (studi kasus : production sharing contract offshore Natuna SeaD-Alpha Block antara Pertamina dan ESSO Exploration & Production Natuna Inc.)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S21467

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Hadi Setia Tunggal, author

Undang-undang perjanjian internasional dan undang-undang hubungan luar negeri beserta peraturan pelaksanaannya

Jakarta: Harvarindo, 2005

341.754 HAD u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Opinio Juris

Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian International. Deplu RI, 2009

OJURIS 1 (2009)

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Barus, Mario Ari Leonard, author

Dampak Perjanjian Kemitraan Bagi Pengemudi Ojol: Antara Hukum Kemitraan Dengan Hukum Perburuhan = Impact of partnership agreement for Ojol Driver: Between Partnership Law and Labour Law

Ojol merupakan fenomena usaha baru yang muncul pada 2010 di Indonesia dengan kehadiran Gojek. Isu hukum yang muncul seiring dengan perkembangan ojol di Indonesia ialah keberlakuan hukum perburuhan dan hukum kemitraan terhadap perjanjian kemitraan ojol. Tulisan ini menganalisis poin-poin dalam hukum perburuhan dan hukum kemitraan guna menentukan ketentuan hukum yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Rahadian Saputra, author

Tanggung jawab rumah sakit terhadap malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter kandungan ditinjau dari hukum perikatan dan hukum kesehatan = Hospital responsibility towards medical malpractice conducted by gynecologist observed from law of obligation and medical law

Skripsi ini membahas tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter kandungan, dilihat dari segi hukum perikatan dan hukum kesehatan. Penilitian ini bersifat deskripstif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi, serta juga memuat pandangan hukum terhadap peristiwa tersebut. Hasil penelitian menyarankan baik kepada rumah sakit maupun dokternya agar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S63788

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian