Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Diandry Adityaputri, author
Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU menjadikan BUMN sebagai Debitor yang hanya dapat diajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku pada BUMN yang seluruh modalnya adalah milik negara dan tidak terbagi atas saham. Persero merupakan BUMN dalam bentuk...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anak Agung Prisha Anjani Mahatari, author
Personal Guarantor atau Penjamin Perorangan seringkali ikut terseret sebagai Termohon dalam proses PKPU dikarenakan kebanyakan diantaranya memiliki keterkaitan erat terhadap debitur utama. Berdasarkan Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku bagi penjamin. Kendati demikian, masih banyak permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena Personal Guarantor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ruth Maria Rentyna, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai permohonan PKPU atas diri PT. DRI yang
diajukan oleh Bank Mandiri selaku Kreditur pemegang hak jaminan pada saat
berlangsungnya proses gugatan sengketa nilai tukar dollar untuk pinjaman
investasi yang diberikan oleh Bank Mandiri. Proses PKPU kemudian berakhir
pada kepailitan kendati PT. DRI dapat membuktikan bahwa dirinya telah
melaksanakan kewajibannya kepada kreditur....
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42192
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library