Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Yetty Komalasari Dewi, author

Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda

Disertasi ini membahas tentang Persekutuan Komanditer (CV) sebagai salah satu bentuk badan usaha yang masih banyak dipilih oleh pelaku usaha kecil menengah dan aturan hukumnya yang masih mengacu kepada KUHD yang sampai kini belum pernah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha. Secara khusus, permasalahan yang dibahas adalah hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

D1273

UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library

Cucu Asmawati, author

Kepailitan persekutuan komanditer (Studi Putusan pengadilan atas tanggung jawab sekutu)

ABSTRAK
Tesis ini membahas tanggung jawab para sekutu dalam hal pemohonan pailit persekutuan komanditer yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) dan Undang undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis....

2011

T28996

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yetty Komalasari Dewi, author

Pemikiran baru tentang persekutuan komanditer (CV) : studi perbandingan KUHD dan WvK serta putusan-putusan pengadilan Indonesia dan Belanda

Jakarta: Rajawali Pers, 2016

346.06 YET p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Janita Widjaja, author

Daya terapeutik dari pertemuan persekutuan kelompok kecil

1988

S2764

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gultom, Rodina, author

Fenomena persekutuan doa di Jakarta (Suatu studi sosiologis tentang pembentukan kelompok keagamaan baru di Jakarta: Studi kasus PD Gosyen)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993

S6748

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Herlina, author

Analisis mengenai kepemilikan tanah dengan status guna bangunan oleh Persekutuan Komanditer (CV) di Kabupaten Bekasi

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun atau 30 tahun dan yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan menurut ketentuan dalam UUPA adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T25158

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yetty Komalasari Dewi, author

Pemikiran baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): studi perbandingan KUHD dan WvK serta putusan-putusan pengadilan Indonesia dan Belanda = New thinking about partnership (CV): comparative study of KUHD and WvK and Indonesian and Dutch court decisions

Jakarta: Rajawali Pers, 2016

346.06 YET p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Steveni, author

Kompetensi notaris dalam pelaksanaan pasal 20 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mengenai persekutuan perdata = Analisys of the electricity tariffs increase restriction ( capping) policy for industry from the perspective competition law

Tesis ini membahas kompetensi notaris dan dikaitkan dengan kemandirian serta independensi jabatan notaris dalam pendirian dan pelaksanaan perserikatan perdata notaris berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perserikatan perdata...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28884

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Perlembagaan persekutuan (hingga 5 November 1990)/ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang

Malaysia: International Law Book Series, 1990

342.598 LEM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

I. Topan Budi Pratomo, author

Hak guna bangunan sebagai harta kekayaan suatu persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap): analisis surat edaran menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 = Building rights as a property of a commanditaire partnership: analysis of the circular from minister of agrarian affairs and spatial planning/head of national land agency number 2/SE-HT.02.01/VI/2019

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, dengan subjek yang dapat mempunyai HGB menurut ketentuan dalam UUPA adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54609

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian