Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Analisa yuridis putusan mahkamah agung dalam kasus pesekongkolan tender sejak tahun 2005 hingga 2009

Universitas Indonesia, 2010

S24966

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Aryo Bimo, author

Tinjauan yuridis persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha (studi kasus putusan KPPU 03/KPPU-L/2012) = Juridical studies of tender conspiracy according to the competition law (case study commission s decision No 03/KPPU-L/ 2012)

Tesis ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pandangan KPPU mengenai tender pengadaan e-KTP berdasarkan Hukum Persaingan Usaha? Kedua, mengapa putusan KPPU dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri? Dan ketiga, bagaimana kendala membuktikan perkara Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41551

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yuliana Juwita, author

Larangan persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha, suatu perbandingan pengaturan Indonesia dan Jepang

Persekongkolan tender merupakan fenomena yang membahayakan bagi perekonomian secara keseluruhan. Sehingga beberapa negara memandang perlu untuk mengaturnya dalam peraturan khusus. Tesis ini memberikan penjelasan mengenai perbandingan persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Jepang. Dampak persekongkolan tender mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik terhadap pelaku usaha pesaing maupun kepada...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30136

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Pardede, Rentha Natallia, author

Analisis instansi pemerintah sebagai pihak dalam perkara persaingan usaha : studi kasus Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-L/2013 tentang Persekongkolan Tender = Analysis of government agencies as party in competitive matter : case study of KPPU Verdict No 09/KPPU-L/2013 on Bid Rigging

Pelaksanaan tender pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah diatur dalam Hukum Persaingan Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42860

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dian Artati, author

Penggunaan Rule of Reason dalam persekongkolan tender : studi terhadap putusan KPPU tahun 2010-2013 = The application of Rule of Reason in bid rigging : case study referring to KPPU's decision in 2010-2013

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disamping melarang berbagai bentuk perjanjian, maupun kegiatan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga melarang bentuk-bentuk persekongkolan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi pembahasan dalam Tesis ini yaitu kasus mengenai persekongkolan tender, untuk mengetahui apakah suatu...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42919

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian