Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Asrof Sibilli, author

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan studi kasus usaha pertambangan pasir besi di Provinsi Jawa Barat = Corporate criminal liability in the mining offence case study mining sand iron business industry in West Java Province / Asrof Sibilli

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar peraturan pertambangan di Indonesia menyebut subjek hukum...

2015

S60389

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hariman Satria, author

Penerapan pidana tambahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup / Hariman satria

ABSTRACT
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 menghukum terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur utama, karena melakukan pembakaran hutan yang merusak lingkungan hidup, dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,- Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, kaitannya dengan pidana tambahan berupa...

Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017

353 JY 10:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Stacia Faustine, author

Penemuan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap subjek hukum yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi = Judge-made law in sentencing legal subjects in corporate crime

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Independensi hakim juga termasuk kebebasan untuk membuat hukum dalam putusannya (juga dikenal sebagai hukum yang dibuat hakim atau pembuatan hukum yudisial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup

JY 5:2 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ginting, Arija Br, author

Ultimum Remedium dalam Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia = Ultimum Remedium in Relation to The Corporate Criminal Liability in Indonesia.

ABSTRAK
Karakteristik delik korporasi yang berbeda dari street crime membuat sejumlah ahli memandang bahwa ultimum remedium tidak lagi relevan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanyaannya adalah (1) bagaimanakah konsep dan makna ultimum remedium dalam hukum pidana dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia? (2) bagaimana perumusan ultimum remedium di dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi? dan (3) bagaimanakah implementasi...

2017

T48755

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutapea, Putri Vera, author

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah studi kasus : putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)= Corporate criminal liability in corruption on public procurement sector case study : verdict No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50965

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Moh. Helmi Syarif, author

Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pidana lalu lintas dan angkutan jalan di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan = Juridical review of corporate criminal liability in road traffic crime in the act no 22 2009 on traffic and road transportation / Moh. Helmi Syarif

ABSTRAK
Terjadinya kecelakaan atas transportasi massal yang menimbulkan banyaknya korban meninggal dunia, adakalanya ditengarai karena ulah manajemen, seperti misalnya perusahaan otobus, yang tidak secara teratur melakukan pemeriksaan kelaikan alat transportasinya, atau tidak memenuhi kelayakan teknis dengan tujuan menghemat biaya investasi yang mana perbuatan itu pada akhirnya dapat mengabaikan faktor keselamatan penumpang bus dan...

2013

T32590

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ketaren, Alexander Edward, author

Pertanggungjawaban pidana yayasan: studi kasus dalam tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana korupsi = Foundation criminal liability: case study on human trafficking and corruption crime

Dewasa ini, tindak pidana dapat dilakukan oleh Yayasan. Yayasan yang pada dasarnya bertujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana. Namun demikian, dalam penelusuran yang Penulis lakukan, tidak terdapat Yayasan yang dibebankan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dua kasus tindak pidana yang melibatkan Yayasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Richard Loekito, author

Pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Political party criminal responsibility in a criminal act about money laundering based on money laundering act number 8 2010

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hal yang baru di hukum Indonesia. Terbukti dengan sejak tahun 1951 sudah terdapat perundang-undangan di Indonesia yang menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selanjutnya perkembangan pertanggungjawaban korporasi semakin terlihat dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Namun sangat di sayangkan bahwa di dalam KUHP, korporasi belum dianggap sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41567

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raisya Majory, author

Penegakan hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan: tinjauan kritis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi = Environmental law enforcement on environmental pollution a critical review on corporate criminal liability and director's criminal liability

ABSTRAK
Tulisan ini menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup di Indonesia dan di negara lain mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi. Di Indonesia, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan masih kerap gagal dalam membedakan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dan pengurus korporasi. Dalam praktiknya, pengurus korporasi dapat dipidana...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian