Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Retno Nur Indah, author

Pembaharuan hukum di bidang piutang negara di Indonesia (tinjauan yuridis terhadap upaya pemisahan piutang BUMN persero dari piutang negara) = Legal reform in the state receivables law in Indonesia (juridical review on the separation of state-owned enterprises receivables from state receivables)

Saat ini terjadi ketidaksesuaian pengaturan mengenai kekayaan negara yang ada pada BUMN Persero, termasuk pengaturan mengenai piutang BUMN Persero karena masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur bahwa piutang negara meliputi pula piutang BUMN Persero. Walaupun telah terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30923

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Naiborhu, Roslyna, author

Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Rayat Indonesia melalui Badan Urusan Piutang Negara

Roslyna Naibohu, 058122136.2, Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Rakyat Indonesia Melalui Panitia Urusan Piutang Negara Salah Satu Tugas BRI Selaku Bank Umum Pemerintah adalah menerima dana dari masyarakat yang berupa tabungan, deposito, atau giro dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui fasilitas pemberian kredit. Suatu pemberian kredit adalah suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

S20323

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Raden Ismail Alam Saputra, author

Pengurusan Piutang Bank Badan Usaha Milik Negara Pasca Putusuan Mahkamah konstitusi NO 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO 48/PUU-XI/2013-2022 = Management of State-Owned Enterprise Bank Receivables After Constitutional Court Decision NO 77/PUU-IX/2011 and Constitutional Court Decision NO 48/PUU-XI/2013-2022

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontradiksi antara dua putusan Mahkamah Konstitusi yakni putusan nomor 77/PUU-IX/2011 dan putusan nomor 43/PUU-XI/2013 terkait status kekayaan pada BUMN yang berasal dari modal negara. Pada putusan pertama, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan piutang Bank BUMN dari piutang negara karena kekayaan BUMN dianggap sebagai kekayaan perseroan. Namun pada...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Widyaningsih, author

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Perorangan Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Badan Usaha Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

Jaminan Perorangan yang diberikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung/penjamin debitur dalam pelunasan utang debitur merupakan salah satu alternatif penyelesaian kredit macet pada Bank Badan Usaha Milik Negara, manakala debitur ingkar janji (wanprestasi). Perjanjian perorangan/penanggungan tersebut bersifat asesor, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, sehingga dapat diartikan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T 02301

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Handayani, author

Kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang hak tanggungan atas penyitaan objek hak tanggungan sebagai barang bukti tindak pidana analisis putusan Mahkamah Agung nomor 1731 k pdt 2011 = The privileged position of state against the preference position of mortgage right holder in relation with collateral objects confisticated by state as evidence analysis of the supreme court s verdict no 1731 k pdt 2011

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang Hak Tanggungan apabila objek yang dibebani Hak Tanggungan dilakukan penyitaan terkait tindak pidana. Untuk menjelaskannya penulis menjabarkan bagaimana objek HT dapat dilakukan sita oleh negara sehingga mengalihkan status hukum dari benda jaminan menjadi benda sitaan negara dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62101

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Setyawan, author

Evaluasi Pengakuan dan Pengelolaan Piutang Negara: Studi Kasus pada Empat Instansi Pemerintah = Evaluation of State Government's Receivables Recognition and Management: Case Study on Four Government Agencies

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi atas piutang negara berdasarkan Buletin Teknis 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010 khususya SAP 01 dan SAP 04. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap empat instansi pemerintah yaitu DJSDPPI, DJKI, Setjen Kemenlu, dan RSUP Persahabatan, yang masing-masing mewakili pengelola Piutang Bukan Pajak dengan karakteristik berbeda-beda....

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Desriza Gustina, author

Analisis pengelolaan dan pengendalian intern atas piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika = Analysis of management and internal control over accounts receivable in the Ministry of Communications and Information Technology / Desriza Gustina

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan untuk menganalisis apakah pengendalian intern atas piutang tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan instrumen penelitian berupa...

2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adinda Sutriani, author

Analisis efektivitas pengelolaan piutang negara (piutang tuntutan perbendaharaan/piutang ganti rugi) studi kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat = Effectiveness analysis of the state receivable management (receivables of treasury demand/receivable claims of compensation) case study: Ministry of Public Works and Housing

Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari pengelolaan Piutang Negara Piutang TP/TGR yang dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan piutang yang tidak dapat ditagih, mengungkapkan bagaimana perlakuan yang seharusnya secara...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yedija Bungaria Septiphanie

Kedudukan hukum tindakan pemblokiran oleh negara dalam kaitannya dengan pemberesan harta pailit studi kasus perkara kepailitan PT.KIA Timor Motors = Legal status of the act of blocking by state in relation with the liquidation of bankruptcy assets case study the bankruptcy of PT. KIA Timor Motors

Tesis ini membahas kedudukan hukum tindakan pemblokiran terhadap proses pemberesan harta pailit. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan kajian hukum normatif dan tipologi pendekatan kasus. Hasil penelitian adalah tindakan pemblokiran yang dilakukan negara dalam rangka pengurusan piutang negara harus tunduk dengan ketentuan perundang-undangan kepailitan yang berdasarkan pada asas...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41393

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Henny Ardiyani, author

Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Pemerintah Melalui Eksekusi Objek Jaminan Kredit di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Analisis di Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandar Lampung)

Pada lembaga keuangan perbankan, kredit macet merupakan persoalan serius. Salah satu upaya bank untuk menanggulangi kredit macet tersebut dengan melakukan penyelesaian secara damai berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitor yang masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pinjamannya, Alternatif penyelesaian kredit macet secara paksa dapat dilakukan dengan jalan menyerahkan piutang¬piutang negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T 02319

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian