Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Fitriah Faisal, author

Analisis terhadap putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan status tersangka = Analysis of pre trial decision on the validity of determination status of the suspect / Fitriah Faisal

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang dasar pengajuan permohonan praperadilan, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau mengabulkan permohonan praperadilan tentang penetapan tersangka dan apakah penetapan tersangka seharusnya masuk menjadi objek praperadilan pada pembaharuan hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44911

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mona Ervita, author

Penghentian penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai objek praperadilan (studi terhadap putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel.) = Termination of corruption crime investigation by investigators of the Komisi Pemberantasan Korupsi as a pretrial object (study of decision number: 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel)

ABSTRAK Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penyidik adalah melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila perkara pidana tersebut tidak mempunyai cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Alasan dari penghentian penyidikan tersebut dituangkan kedalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan ini dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51729

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

F.X. Bambang Permadi Amiseno, author

Tentang ganti rugi dalam praperadilan

Universitas Indonesia, 1989

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Endang Kumolosari, author

Tinjauan yuridis mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan peninjauan kembali (studi kasus putusan MA No. 4/PK/Pid/2000 dan No. 66/PK/Pid/2002

Pemberian hak terhadap terpidana untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah dijiwai dan dilandasi oleh semangat dan cita-cita untuk melindungi hak-hak terpidana sebagai warga negara dengan tujuan terciptanya proses hukum yang adil. Undang-undang membatasi pelaksanaan Peninjauan Kembali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ratna Nurul Afiah, author

Praperadilan dan ruang lingkupnya

Jakarta: Akademika Presindo, 1986

345.072 RAT p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Amir Martosedono, author

Praperadilan

Semarang: Dahara Prize, 1994

345.072 AMI p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Beatrik Dwi Septiana, author

Upaya hukum atas putusan praperadilan yang melampaui kewenangan lembaga praperadilan: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 38/PID.PRAP/2012/PN.JKT.SEL atas nama Bachtiar Abdul Fatah = Remedy for pretrial ruling that exceeds the authority of pretrial institution: case study No 38/PID.PRAP/2012/PN. JKT.SEL on behalf of Bachtiar Abdul Fatah

Pengaturan mengenai praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP saat ini sudah tidak lagi memadai. Pengadilan yang berwenang melakukan pemeriksaan Praperadilan yang bertujuan melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat upaya paksa justru dapat menimbulkan permasalahan baru. Misalnya terkait upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal putusan praperadilan berada di luar kewenangan lembaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45775

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anton Adriaan, author

Kewenangan lembaga praperadilan dalam memerintahkan penetapan status tersangka: studi kasus permohonan praperadilan MAKI terhadap KPK = Pre-judicial institutions' authority in ordering determination of suspect status: case study of MAKI pretrial requests to KPK

Sistem peradilan pidana di Indonesia, telah dirancang dengan sedemekian rupa, agar dalam prosesnya, benar-benar menjamin hak asasi dari setiap pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan suatu pengawasan secara horizontal terhadap seluruh upaya paksa yang dilakuan oleh pihak penyidik. Dalam perkembangannya, seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

H.A.K. Moc. Anwar

Praperadilan

Jakarta: Ind-Hill, 1989

345.072 MOC p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bangun, Michael Cecio, author

Kedudukan hukum pihak ketiga dalam praperadilan : studi kasus putusan praperadilan nomor register perkara 14/PID.prap/2010/PN.JKT.sel tentang pembatalan SKPP Bibit-Chandra = Third party legal standing in the pre-trial : case study of pretrial in South Jakarta district court, verdict number 14/PID.Prap/2010/PN JKT.Sel about cancellation of SKPP for Bibit-Chandra

ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Anggodo Widjojo atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Perkara bagi Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga dapat mengajukan permohonan praperadilan. Tujuan lain dari penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S404

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian