Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Baharuddin Aritonang, author

Aspek ham dalam putusan mk tentang bpk: Sebuah studi kasus

Telah dilakukan kajian atas 5 putusan Makhamah Konsitusi yang menyangkut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kelima putusan itu adalah Putusan MK No.3/PUU-VI/2008, Putusan MK No.5/PUU-IX/2011, Putusan MK No.49/PUU-IX/2011, Putusan MK No.31/PUU-XI/2012, dan Putusan MK No.13/PUU-XI/2013. Putusan-putusan ini menyangkut peranan BPK memeriksa Wajib Pajak, BPK dalam menetapkan kerugian negara serta tentang masa...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2019

342 JKTN 12 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hendy Febrianto Kurniawan, author

34 tahun KUHAP beri peluang penegak hukum melakukan pelanggaran HAM dampak putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan = 34 years of criminal law code give opportunities law enfor cement do violations of human rights the impact of the decision constitutional court No 21/PUU-XII/2014 on the provision of suspect as an object pretrial

Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan menciptakan peluang bagi penegak hukum melakukan pelanggaran HAM. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukan: 1) Salah satu pertimbangan MK mengeluarkan putusan No....

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amani Fidella, author

Analisis terhadap Hubungan Kerja dengan Sistem Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-IX/2011 = Analysis of Work Relations with The Outsourcing System Post Constitutional Court Ruling Number 27/PUU-IX/2011.

ABSTRAK
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan outsourcing atau alih daya di Indonesia diatur dalam Pasal 59, 64, 65, dan Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengalihan pekerjaan penunjang pada perusahaan dengan sisten outsourcing menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasca...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agiel Al Assyafar, author

Disparitas Putusan Hakim Terkait Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 = Disparity In Judges' Decisions Regarding The Execution Of Fiduciary Guarantees Based On Law Number 42 Of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees After Constitutional Court Decision No.2/PUU-XIX/2021

Terbitnya Putusan MK No.2/PUU-XIV/2021 telah menjadi acuan baru debitur dan kreditur yang terlibat dengan persoalan eksekusi jaminan fidusia akibat dari adanya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis disparitas putusan hakim terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Imam Dzaki Wiyata, author

Analisis Yuridis Tentang Peranan dan Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden = Juridical Analysis of the Role and Binding Power of Constitutional Court Decisions on the Process of Impeachment the President and/or Vice President

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amendemen UUD NRI 1945, Indonesia memiliki lembaga kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK ditujukan untuk menafsir dan mengawal konstitusi melalui putusannya. Salah satu kewenangan dari MK adalah memberikan putusan terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anak Agung Dian Onita, author

Penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 92 puu x 2012 = Strengthening legislative function of the regional representative council following the constitutional court ruling no 92 puu x 2012

[ABSTRAK
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar bicameral Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem ldquo double check rdquo yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42970

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Achmad Alif Nurbani, author

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia = Analysis of Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 Regarding the Nomination of Members of Regional Representative Council in Indonesia

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018 terhadap Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, serta urgensi keanggotaan DPD RI yang berasal dari unsur partai politik akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Temuan pada penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yullya Andina, author

Peran Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PU-X/2012: studi kasus di Polda Metro Jaya = Role of the Polri Investigator in handling criminal acts by notaries before and after the Constitutional Court Decision No. 49/PU-X/2012: case study at Polda Metro Jaya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan peran penyidik polisi yang ditinjau sebelum dan sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan (1) Bagaimana perbedaan peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh Notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012?; (2) Bagaimana perlindungan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45004

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Dumaria, author

Implikasi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang badan pemeriksa keuangan terkait masa jabatan dan perbandingannya dengan negara-negara anggota Aseansa I = The implication of the constitutional court decision in judicial review of the state audit board act related to term of office and the comparison with other membes states of aseansai

ABSTRAK Penelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42372

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian