Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Fadhil Ikhwan, author
ABSTRAK
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui T-Samsat ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang sistem pembayaran eletronik yang bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap cara pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemudahan administrasi dan revenue productivity atas penyelenggaraan program T-Samsat. Penelitian ini menggunakan pendekatan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Avni Prasetia Putri, author
Produktivitas sektor konstruksi selalu mengalami peningkatan, namun tidak diiringi dengan penerimaan Pajak penghasilan PPh final dari usaha jasa konstruksi. Selain itu jika dibandingkan dengan target penerimaan PPh final konstruksi, realisasi penerimaan PPh jasa konstruksi semakin mengalami penurunan sehingga tax gap menjadi lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi penerimaan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Evi Kurnia Sari, author
Rendahnya kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal memerlukan tinjauan ulang terkait pemenuhan asas revenue productivity. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak sarang burung walet yang ditinjau dari asas revenue prodoductivity dan tantangan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Fernando Helmi, author
Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan penerimaan negara, dikarenakan memiliki daya saing tinggi dalam sektor strategis domestik, dan menghasilkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah menerapkan PMK Nomor 63/PMK.03/2022, dalam peraturan tersebut, tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau berubah menjadi 9,9%. Tujuan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Fernando Helmi, author
Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan penerimaan negara, dikarenakan memiliki daya saing tinggi dalam sektor strategis domestik, dan menghasilkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah menerapkan PMK Nomor 63/PMK.03/2022, dalam peraturan tersebut, tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau berubah menjadi 9,9%. Tujuan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tarigan, Rasin, author
Tesis ini menganalisis kesesuaian Pajak Penghasilan Badan Sektor Perikanan dengan prinsip-prinsip perpajakan "revenue adequacy" dan "equity" dengan suatu studi kasus pada 6 (enam) perusahaan perikanan. Penelitian dalam tesis ini dilakukan secara diskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan sistem perpajakan yang bersifat...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T9210
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ignatius Joko Trianto, author
Pada kenyataannya di Indonesia terdapat suatu sengketa pajak yang terjadi sehubungan dengan pemajakan atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Adapun hal yang menjadi sengketa adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan repossessed assets.
Hasil analisis menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dilatari oleh perbedaan dasar pemikiran....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T25861
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rafli Amri, author
Kebijakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai memberikan tanggung jawab kepada pembeli untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sehingga kewajiban PPN atas penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi yang dilakukan kepada Rumah Sakit Pemerintah, kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang mana...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yudhistira Putra Anugrah, author
Kebijakan Pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce merupakan inovasi pemerintah daerah dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau kebijakan tersebut dari asas ease of administration berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ibu Haula Rosdiana dan Bapak Edi Slamet Irianto, dan meninjau dari asas revenue productivity...
Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Gabriele Visga Robert Lee, author
Penelitian ini membahas alasan-alasan pembatalan penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Minimum atau Alternative Minimum Tax (AMT) dan faktor-faktor pendorong agar kebijakan AMT dapat diterapkan di Indonesia. Kebijakan AMT merupakan kebijakan yang dirancang pemerintah untuk mengatasi masalah penghindaran pajak (tax avoidance). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
