Hasil Pencarian

Ditemukan 95 dokumen yang sesuai dengan query

Lexyndo Hakim, author

Analisis terhadap sertifikasi desain industri no. ID.0000759, No. ID.0004475 dan No. ID.0010242 / Lexyndo Hakim

Pembatalan Sertifikat Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri no. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis melakukan penelitian terhadap Sertifikat desain industri Penggaris dengan No....

Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2008

T36969

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Maureen F.W., author

Analisis terhadap pembatalan sertipikat hak milik nomor 129/sisa/mangga dua (dahulu Kebon Jeruk) dalam surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 31-XI-1998 tanggal 30 Oktober 1998: Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor 140/K/Tun/2000

Undang-undang Pokok Agraria adalah Undang-undang yang dibentuk untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah antara Ny. Tatty Hertika cs selaku ahli waris almarhum Wagianto dengan Yayasan UMS {Union Makes Strength) berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19624

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lucky Octavia, author

Kedudukan sertifikat hak atas tanah dalam sistem publikasi menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (analisis putusan Mahkamah Agung no. 570/K/PDT/1999)

ABSTRAK Sistem publikasi tanah yang dianut Undang-undang Pokok Agraria yaitu sistem negatif bertendensi positif, sehingga sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu sepanjang data fisik dan data yuridis yang terdapat didalamnya belum dapat dibuktikan yang sebaliknya. Sistem ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak yang...

2008

T37007

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Savira, author

Pembatalan sertipikat ganda pada hak atas tanah :Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung No:56PK/TUN/2007)

Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena timbulnya sertipikat ganda pada obyek tanah yang sama. Permasalahan disini adalah faktor-faktor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28375

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Djaka Soehendra, author

Sertifikat tanah dan orang miskin: pelaksanaan proyek ajudikasi di Kampung Rawa, Jakarta

Jakarta: KITLV, 2012

346.04 DJA s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Emira Khalidasari, author

Penyelesaian masalah terhadap adanya perbedaan data fisik dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan yang diakui oleh pemegang haknya di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, KAbupaten Bogor

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T37573

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rinaldi Putra, author

Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris atas Hak Tanah yang Masih Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI nomor 824 K/Pdt/2011 Tanggal 26 Juli 2011) = Legal Analysis of the Sale and Purchase Agreement Commitment that made before the Notary for the land ownership certificate which still in inheretence dispute (Case Study of Indonesia Supreme Court verdict number 824 K/Pdt/2011 dated July 26, 2011)

Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44026

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ricky Sanjaya, author

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dalam perspektif undang undang jaminan fidusia dan keabsahan sertipikat fidusia bentuk elektronik = Fiduciary electronic registration in the perspective of law and validity certificates fiduciary fiduciary electronic form

Tesis ini membahas Mengenai Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagai pengganti sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45288

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aisyah, author

Keabsahan sertifikat pendidik yang digunakan sebagai agunan tambahan (studi kasus: PT BPRS Dana Mulia) = The Legality of educator certificate as a collateral (case study PT. BPRS Dana Mulia)

Pada umumnya dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bank akan mensyaratkan pengikatan agunan. Agunan dapat berupa agunan perorangan maupun agunan kebendaan. Pada perkembangan terkini, muncul jenis hak jaminan lain, yang bukan merupakan jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Misalnya jaminan dalam wujud ijazah, surat pensiun, dan Sertifikat Pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Inggri Vinaya, author

Perlindungan Hukum Kreditur Yang Sertifikat Jaminan Fidusia Tidak Sah Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3584 K/PDT/2018 = Legal Protection of Creditors With Unauthorized Fiduciary Guarantee Certificate Against Default Debtors Based on Supreme Court Decision Number 3584 K/PDT/2018

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang merupakan perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas perjanjian pembiayaan yang disepakati dengan pemberi fidusia. Dalam hal pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Adanya titel eksekutorial pada jaminan fidusia menjadi perlindungan pada penerima fidusia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian