Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Maureen F.W., author

Analisis terhadap pembatalan sertipikat hak milik nomor 129/sisa/mangga dua (dahulu Kebon Jeruk) dalam surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 31-XI-1998 tanggal 30 Oktober 1998: Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor 140/K/Tun/2000

Undang-undang Pokok Agraria adalah Undang-undang yang dibentuk untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah antara Ny. Tatty Hertika cs selaku ahli waris almarhum Wagianto dengan Yayasan UMS {Union Makes Strength) berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19624

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lucky Octavia, author

Kedudukan sertifikat hak atas tanah dalam sistem publikasi menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (analisis putusan Mahkamah Agung no. 570/K/PDT/1999)

ABSTRAK Sistem publikasi tanah yang dianut Undang-undang Pokok Agraria yaitu sistem negatif bertendensi positif, sehingga sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu sepanjang data fisik dan data yuridis yang terdapat didalamnya belum dapat dibuktikan yang sebaliknya. Sistem ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak yang...

2008

T37007

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Djaka Soehendra, author

Sertifikat tanah dan orang miskin: pelaksanaan proyek ajudikasi di Kampung Rawa, Jakarta

Jakarta: KITLV, 2012

346.04 DJA s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Djaka Soehendera, author

Sertipikat tanah dan orang miskin: kasus kampung rawa jakarta

ABSTRACT The Dissertation problem is concerning about implementation of land adjudication project (LAP) for poor people in slum area at jakarta City. Realization of the project faced fact that the socio economic conditions of the people are heterogenic, and have been defended to through application of various social institutions and culture,...

2006

D813

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Sri Setiasih, author

Pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui prona di desa (Kelurahan I Cempaka Putih Timur Jakarta-Pusat)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1982

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

M. Trianda Dasa Prima, author

Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Melakukan Sertipikasi Tanah Sawah Gilir Ganti Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Kasus Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi = Analysis of The Reasons Why The Community Did Not Certify The Shifting Paddy Fields in The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) Case Study, Kerinci District, Jambi Province

Sistem gilir ganti sawah menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi sertipikasi tanah dalam program PTSL di Kabupaten Kerinci. Pemerintah melalui Permen ATR/BPN No 9 tahun 2015 telah memfasilitasi masyarakat pemilik sawah gilir ganti untuk memiliki sertipikat dengan keseluruhan nama pemilik tercantum dalam sertipikat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Joice Ishak Soelaiman, author

Persertifikatan tanah secara massal di Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat

ABSTRAK
Masalah tanah merupakan masalah yang sangat pelik disebabkan ketidak-seimbangan antara tanah yang tersedia dengan jumlah kebutuhan akan tanah. Sering terjadi perselisihan menyangkut masalah tanah. Sebab itu diperlukan kepastian hukurn dan kepastian hak akan penguasaan tanah. Hal itu dapat dicapai dengan dilakukannya pendaftaran tanah.

Masyarakat mendaftarkan haknya atas tanah untuk mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kusno Ritwan, author

Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ganda dalam sengketa melalui Pengadilan tata Usaha Negara analisis putusan PTUN Bandung No. 33/G/2003/PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003 = Legality of double certificate of land right disputed in Court of State Administration analysis decision of PTUN Bandung number 33/G/2003/PTUN-Bdg, June 19, 2003

Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sempurna menurut ketentuan UUPA, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19628

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Catur Wulaningrum, author

Analisis terhadap pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah pekarangan transmigrasi lokal di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Pemerintah berkewaj iban menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Penyediaan tanah transmigrasi harus memenuhi kriteria kejelasan areal (clear) dan status tanah harus bebas dari masalah (clean) termasuk dalam penyediaan tanah pekarangan bagi para transmigran lokal di kecamatan Cikedung kabupaten...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T37612

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Asmoro Ambarwati Wardono, author

Hak ahli waris atas tanah negara studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3640/K/PDT/2016 = The right of inheritor over state's land case study of supreme court Republic Indonesia's decision number 3640/K/PDT/2016

Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menyebabkan peralihan hak atas tanah. Pasal 19 UUPA mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan haknya, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum, juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah. Pendaftaran Tanah diatur secara khusus dalam Peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49329

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian