Hasil Pencarian

Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query

Kadri Husin, author

Sistem peradilan pidana menurut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1985

T36446

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Soebjakto

Tata cara/praktek penanganan peradilan pidana (pengadilan negeri) / R. Soebjakto

Jakarta: IND-HILL-CO, 1991

345 SOE t (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Yayat Hidayat, author

Implementasi putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek dalam sistem peradilan agama = Implementation of probation verdict as an alternative so substitute short imprisonment in the criminal justice system

Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan ekses negatif dari pidana tersebut. Pengaruh negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara pendek. Berbagai negara mulai mengkaji adanya alternatif lain untuk menghindari pidana penjara pendek. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29507

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hulsman, L.H.C., author

Sistem peradilan pidanadalam perspektif perbandingan hukuk

Jakarta: Rajawali, 1984

345 HUL d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bambang Sadono S. Y., author

Penyelesaian delik pers di luar sistem peradilan pidana

1991

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Soehadi Danu Saputro, author

Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa pajak di Indonesia = Legal position of tax court within the judicial system as the tax dispute settlement institution in Indonesia

Judul tesis ini Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. Mengingat besarnya peranan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN), Negara/Pemerintah perlu memperhatikan agar pemungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan rakyat maka di pandang perlu suatu upaya pemaksaan yang sah dan bersifat legal....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44151

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Leonardus Agung Putra Utama, author

Pengelolaan Barang Rampasan Negara Tidak Bergerak di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara = Management of Immovable State Confiscated Goods at the State Storage for Confiscated Objects

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang sitaan negara terdiri dari Undang Undang No.8 Tahun 1981 , Permenkumham R.I. Nomor 16 Tahun 2014, Kepmen. Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03Tahun 1985, Keputusan Dirjen. Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 , Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Komisi...

Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fauzy Marasabessy, author

Memantapkan Kedudukan dan Peran Korban Kejahatan dalam Proses Penyelesaian Perkara pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia = Consolidating the position and the role of criminal casualtics in the process of the case resolution in the Indonesian Criminal Justice System

Tesis ini membahas mengenai korban kejahatan, yang akan mengalami viktimisasi lanjutan (post victimization) karena adanya penolakan dan pengabaian dari sistem peradilan pidana. Sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana, korban kejahatan tidak pernah dilibatkan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan perkara di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26103

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Marasabessy, Fauzy, author

Memantapkan kedudukan dan peran korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana INdonesia / Fauzy Marasabessy

2009

T37264

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rudi Pradisetia Sudirdja, author

Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum = Prosecutor's Discretion In The Criminal Justice System In Indonesia: Between Legal Interests And Public Interests

Penelitian ini membahas diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP belum mengatur diskresi secara jelas. Konsep diskresi baru ditemukan dalam hukum administrasi, tetapi apakah konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan diskresi jaksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji konsep...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian