Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Nuryani, author

Penerapan lembaga Rechtsverwerking dalam putusan pengadilan negeri : Tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri Simalungun Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.Sim = Implementation of Rechtsverwerking institution in district court decision : Legal analyze of Simalungun district court decision number 40/Pdt.G/2008/PN.SIM

Lembaga rechtsverwerking diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah Pasal 32 ayat (2) berusaha mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif bertendensi positif demi jaminan kepastian hukum penguasaan atas tanah sebagai tujuan dari pendaftaran tanah. Swandi dan kawankawan pemegang Sertipikat-sertipikat Hak Milik digugat oleh Freddy Damanik dan Syafei...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28817

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Wijayanti Ciayady Tjia, author

Sengketa tanah terkait sistem pendaftaran tanah di Indonesia : analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2661 K/PDT/2014) = Land dispute related to the land registration system in Indonesia : analysis of the Supreme Court Judgement Number 2661/K/PDT/2014

Maraknya sengketa tanah antara pemegang girik dan pemegang sertipikat, merugikan pemegang girik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang belum bersertipikat, sehingga perlindungan bagi pemegang girik sangatlah lemah. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas mengenai salah satu sengketa antara girik dan sertipikat. Yang menjadi fokus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48700

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ananda Priyanka Nabilah, author

Perlindungan Pihak Yang Beritikad Baik Melalui Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1356 K/Pdt/2021) = Protection of Party with Good Faith through a Negative Publication System with a Positive Tendency According to the Supreme Court Decision Number 1356 K/PDT/2021

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah. Dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) harus memerhatikan syarat sahnya jual beli agar tidak mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan seseorang dalam menjual atau membeli tanah tersebut....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nisa Aulia Denizar, author

Urgensi Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Beberapa Kasus Di Pengadilan Negeri Manado) = The Urgency of Determining Marriage Dispensations for Minors Based on the Marriage Law and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 (Study of Several Cases in the Manado District Court)

Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menganalisis urgensi dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan serta meninjau pelaksanaan aturan batasan umur perkawinan pasca perubahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rosely Damayanti, author

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah bekas tanah partikelir yang dikemudian hari mendapatkan gugatan : analisa Putusan Mahkamah Agung nomor 69 K/TUN/2011 = Legal protection for land title ex private land certificate holders who get a lawsuit later : analysis of Supreme Court Verdict number 69 K/TUN/2011 / Rosely Damayanti

ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39155

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tara Kaulika, author

Deviasi Terhadap Sistem Pendaftaran Hak Dengan Publikasi Negatif Yang Bertendensi Positif Pada Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/Tun/2019) = Deviation Against Registration Of Titles By Negative Publication System With Positive Tendencies On Land Registraion In Indonesia (Analysis of Supreme Court Number 453 K/Tun/2019)

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah. Namun, walaupun pendaftaran tanah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan, sertipikat sebagai produk pendaftaran tanah yang diperoleh pemegang hak atas tanah masih dapat dibatalkan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Triani Putri Utami, author

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dikaitkan dengan sistem publikasi negatif bertendensi positif dalam sistem pendaftaran tanah secara elektronik: Studi banding dengan negara Australia = Legal protection for landholders associated with a negative-positive publication system in electronic land registration: A comparative study with Australia

Penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia sering kali menimbulkan masalah hukum, seperti sengketa pertanahan, tumpang tindihnya tanah bekas milik adat, konflik pertanahan antara pemerintah dengan swasta, ataupun konflik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat. Beda halnya dengan negara lain, di negara Australia misalnya, sertipikat hak atas tanah di sana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Men Wih Widianto, author

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah bersertipikat hak milik yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan pengadilan tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 100 pdt g 2004 pn jkt bar = Protection of law to land owner who have property certificate which expressed don t have the legal by justice decision evaluate the yuridis to decision of West Jakarta District court of number 100 pdt g 2004 pn jkt bar

Sistem publikasi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dengan mengadakan pendaftaran meliputi letak batas, luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah, dan pemberian surat berupa sertipikat. Dengan pendaftaran tanah, Pemerintah maupun...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43188

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian