Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung R.I. tahun 1985-1987

Jakarta: Andry Jaya, 1987

347.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) tahun 1951-1978

Jakarta: Departemen Hukum-MA, 1979

347.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

D. Subagio

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang badan peradilan dilengkapi surat edaran Mahkamah Agung 1985-1995 / D. Subagio

[Jakarta] : Novindo Pustaka Mandiri, 1996

347.01 SUB h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peratutan/instruksi/keputusan/surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 - 1988

Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1988

347.01 IND h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) tahun 1979 - 1985

Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1986

347.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peraturan/instruksi/keputusan/ ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1989 - 1990

Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1991

347.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hikmahwati, author

Implementasi Kebijakan Telemedicine untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 oleh Pemerintah DKI Jakarta = Policy Implementation of Telemedicine to Prevent the Spread of COVID-19 by the Government of DKI Jakarta

Kebijakan Telemedicine yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran menjadi topik yang menarik sebab kekuatan hukum dari surat edaran yang lemah serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine dalam bentuk layanan konsultasi klinis langsung antara dokter dan pasien sebelumnya. Selain itu, hasil survey menunjukkan masyarakat lebih percaya dengan telemedicine...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alia Shifa, author

Tinjauan yuridis terhadap surat edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 tentang penggunaan link aja sebagai alat pembayaran di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 = Juridical review of circular letter of State-Owned Enterprises Number SE-3/MBU/08/2019 regarding the use of link aja as a payment tool in a State-Owned Enterprise environment associated with Law Number 5 of 1999

Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya Financial Technology yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Made Astrin Dwi Kartini, author

Rekonstruksi Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagai Pengusaha Kena Pajak = Policy Reconstruction of Legal Entity State Universities as Taxable Persons

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN-BH ialah sebuah institusi pemerintah yang bersifat non-profit yang didirikan dalam rangka pemerataan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan pendirian PTN-BH sebagai pemerataan pendidikan mulai berhadapan dengan fakta dikeluarkannya kebijakan penerapan perpajakan atas PTN-BH, dimana PTN-BH ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini menimbulkan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Baqir Idrus Alatas, author

Tekanan Politik Dibalik Terbitnya Surat Edaran Nomor 300/1320 Tentang Larangan Peringatan Hari Asyura di Kota Bogor Tahun 2015 = Political Pressure Behind the Issuance of Circular Number 300/1321 concerning the Prohibition of Commemorating Ashura Day in Bogor City in 2015

Tugas Akhir ini membahas tentang latar belakang dilahirkannya Surat Edaran yang melarang peringatan hari Asyura di Kota Bogor atas dasar Peraturan Daerah mengenai Ketertiban Umum. Penelitian ini lebih khusus menelisik apa motif dari Bima Arya selaku Walikota Bogor dalam mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan polemik tersebut. Dengan mengandalkan teori Agenda-Building dan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian