Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Agus Santoso Suryadi, author

Aspek kepastian hukum dan asas keadilan dalam pemungutan pajak-pajak atas pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan

Setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan, yang dihitung berdasarkan tarif final yang telah ditentukan dikalikan nilai transaksi sebagai dasar pengenaan pajaknya. Dengan demikian tanpa melihat apakah nilai pengalihan (jual) yang terjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai perolehan (bali), tetap dikenakan pajak dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

D1041

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Kenaikan tarif pajak atas sewa tanah dan bangunan dan posisi keuangan perusahaan (Studi kasus PT.X)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

S10153

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997

336.2 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jakarta: 1997, Berita Pajak

336.2 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aritonang, Enny Lyli Evelina, author

Analisis pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di KPP Pratama Pasar Minggu

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S10432

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rufaidah, author

Analisis formulasi kebijakan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of formulation policy for exemption of land and building transfer tax in DKI Jakarta

ABSTRAK
Banyaknya jumlah tanah dan atau bangunan di DKI Jakarta yang tidak bersertifikat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal tersebut mungkin merupakan salah satu alasan pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 193 Tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Pembebasan BPHTB di DKI Jakarta pada...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S66179

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Effrida Ayni Fikri, author

Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Blockchain serta Smart Contract untuk Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan = THE ADVANTAGE AND DISADVANTAGE OF UTILIZING THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY - SMART CONTRACT FOR BUYING AND SELLING PROPERTY

Kecanggihan teknologi mengubah pola aktivitas antar masyarakat dan berimbas pada berbagai bidang, termasuk di dalam jual beli tanah serta bangunan. Sebelum terciptanya teknologi sekarang, kegiatan jual beli benda tetap dilakukan dengan cara tradisional: calon pembeli melihat dan memilih properti, para pihak bersepakat untuk bertransaksi dengan harga tertentu, pembuatan akta jual...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Analisis yuridis terhadap hubungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan pajak bumi dan bangunan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan

Universitas Indonesia, 2007

S24418

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Silalahi, Eka Wijaya, author

Analisis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap warisan = The analysis of duty on the acquisition of land and building rights through inheritance

Pajak merupakan sumber pendapatan yang esensial bagi negara, dimana hasil dari pemungutan pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang relatif murah dan berkelanjutan (sustainable), khususnya bagi pemerintah daerah. Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini mengkaji dan mendalami pajak yang timbul sebagai akibat dari terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52881

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adrianus Agung Nugroho, author

Analisis kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing atau badan hukum asing dalam kaitannya dengan investasi asing di indonesia

Dasar hukum kepemilikan tanah dan bangunan bagi warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia adalah UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1). Peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, HP Atas Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28033

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian