Hasil Pencarian

Ditemukan 102 dokumen yang sesuai dengan query

Ougy Dayyantara, author

KPPU dan usaha pencegahan sekongkol tender

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana KPPU mampu mencegah terjadinya peisekongkolan dalam tender. Hal ini penting mengingat KPPU merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mengawasi praktek persaingan usaha di Indonesia Sebagai bentuk penawaran, seharusnya tender dilakukan secaia terbuka dan adil. Akan tetapi dalam kenyataannya praktek tender tersebut seringkali tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T36603

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pardede, Rentha Natallia, author

Analisis instansi pemerintah sebagai pihak dalam perkara persaingan usaha : studi kasus Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-L/2013 tentang Persekongkolan Tender = Analysis of government agencies as party in competitive matter : case study of KPPU Verdict No 09/KPPU-L/2013 on Bid Rigging

Pelaksanaan tender pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah diatur dalam Hukum Persaingan Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42860

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Antonia Ayu Anggraini, author

Analisis yuridis terhadap persekongkolan tender dan penunjukan langsung dalam pengadaan pipa gas oleh pt. perusahaan gas negara (persero) tbk. = Studi terhadap putusan KPPU No.22/KPPU-L/2005: legal review regarding tender conspiracy and direct appointment in the procurement of gas pipe conducted by pt. perusahaan gas negara (persero) Tbk.: case study of KPPU's decision no.22/KPPU-L/2005

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengadaan pipa gas yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) serta bagaimana sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19635

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nany Ariyanti, author

Penerapan hukum dalam pelaksanaan tender di bidang jasa konstruksi = Application of law in the implementation of tender process in construction services / Nany Ariyanti

ABSTRAK
Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil konstruksi yang berkualitas.Isu hukum utama disini adalah sejauh mana kontrak kerja konstruksi dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para pihak khususnya pihak penyedia jasa...

2013

T33006

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Januar Abdul Razak, author

Analisis mengenai pihak terafiliasi dalam persekongkolan tender berdasarkan pasal 22 undang undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Analysis of affiliated parties in tender conspiracy under article 22 act no 5 1999 concerning the ban on monopolistic practices and unfair business competition

Tesis ini membahas mengenai afiliasi dalam persekongkolan tender, pada dasarnya UU No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak terafiliasi dalam persekongkolan tender, namun seringkali adanya pihak terafiliasi dalam suatu tender berpotensi terlaksananya persekongkolan tender. Walaupun dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak diatur secara jelas namun ada beberapa peraturan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44878

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewi Sita Yuliani, author

Analisis yuridis terhadap pelelangan barang/jasa dalam perkara persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha (studi putusan KPPU N0.04/KPPU-L/2005 dan putusan N0.17/KPPU-L/2007) = Juridical analysis on the goods/services tender in the tender conspiracy case according to business competition law (Study on number 04/KPPU-L/2005 and number 17/KPPU- L/2007 KPPU verdicts)

Penelitian ini bersifat Preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Sampai saat ini, laporan mengenai persekongkolan tender masih mendominasi laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tahun 2007, sebanyak 75% laporan merupakan dugaan persekongkolan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T25723

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dewi Sita Yuliani, author

Analisis yuridis terhadap pelelangan barang/jasa dalam perkara persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha (studi putusan KPPU nomor 04/KPPU-L/2005 dan putusan nomor 17/KPPU-L/2007)

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T37518

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rizki Mahesa D, author

Penawaran tender sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas (studi kasus pengambilalihan sebagian besar saham Inco, Ltd)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S24416

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ronaldo Maulyadi, author

Analisis kedudukan panitia tender pada perkara persekongkolan tender dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung = Analysist of tender committe’es legal standing In collusive tendering In ruling cassation of supreme court

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Panitia Tender pada perkara Persekongkolan Tender. Persekongkolan Tender secara vertikal ini melibatkan panitia tender sebagai salah satu pihak. Kedudukan hukum dari panita tender yang bukan merupakan pelaku usaha menyebabkan panitia tender tidak dapat dihukum layaknya pelaku usaha. Kedudukan hukum dari panitia tender ini akan...

2014

S53137

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adifyan Rahmat Asga, author

Analisis kedudukan hukum panitia tender pada persekongkolan tender secara vertikal (studi kasus putusan KPPU perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 = Analysis on the legal position of tender committee in vertically collusive tender (case study of verdict No 04/KPPU-L/2013

[ABSTRAK KPPU didirikan sebagai lembaga dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sampai saat ini KPPU telah banyak sekali menangani kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Sudah jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan...

[, Universitas Indonesia], 2014

S55847

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian