::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Maria Valentine Vira Arianti, author
Perilaku notaris yang melakukan perbuatan tercela terhadap kliennya ditinjau dari peraturan jabatan notaris yang berlaku. Putusan MPW tanggal 20 Juli 2012 Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. DKI Jakarta/VII/2012 = Behavior notary deeds against disgraced clients seen from laws and regulations applicable. Putusan MPW tanggal 20 Juli 2012 Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. DKI Jakarta/VII/2012
Lembaga Notariat telah dikenal di Negara Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh GHS Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda. Seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Berdasarkan latar belakang hal tersebut...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44927
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Merdi Aditya Putra, author
Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Penipuan Dan Penggelapan Persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah Secara Fiktif Dengan Dana Pinjaman Talangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2200/Pid.B/2020/Pn. Sby) = Legal Consequences Of Notaries Who Commit Fraud And Embezzlement Of Fictitious Home Ownership Credit Approvals With Bailout Loan Funds (Study Decision No. 2200/Pid.B/2020/Pn. Sby)
Penelitian ini membahas mengenai Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dan akbat hukum bagi Notaris atas perbuatan hukum antara Perjanjian Kepemilikan Rumah dan Dana Pinjaman Talangan dalam Hukum Kenotariatan dalam Putusan Nomor 2200/Pid.B/2020/ PN.Sby yang mengetahui perbuatan Notaris dari segi tindak pidana dan perdata serta sanksi yang diterima Notaris dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Musthofa Faruq, author
Analisis frasa perbuatan tercela dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai salah satu alasan pemberhentian Presiden = Analysis on misdemeanor phrase in article 7A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as one of the reasons for impeaching the President / Musthofa Faruq
Presiden pada sistem negara Presidensial memiliki kedudukan yang kuat karena tidak mudah untuk diberhentikan. Namun, mekanisme pemberhentian Presiden tetap diperlukan demi terciptanya checks and balances antar kekuasaan, untuk itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan ruang bagi cabang kekuasaan lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk memberhentikan Presiden, dengan alasan-alasan yang tercantum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library