Hasil Pencarian

Ditemukan 46 dokumen yang sesuai dengan query

Lusiana Iskandar Wijaya, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang Memfasilitasi Jual Beli Tanah Melanggar Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017 = The Responsibility of Land Deed Official In Preparing Sale And Purchase Deed that Facilitate Unlawful Land Sale and Purchase based on The Supreme Court Decision Number 6 K/Pdt/2017

Penelitian ini membahas praktik terjadinya kelalaian PPAT dalam melaksanakan jabatannya. Salah satu kasus yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah kasus jual beli tanah melanggar hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aninda Nurul Savitri, author

Tanggung jawab bank terhadap pengalihan tabungan nasabah yang melawan hukum oleh karyawan bank: studi kasus kavling serasi Bank Lippo Kebumen = The liability of banks over the unlawful diversion of customer deposits by bank employees: case study of kavling serasi Bank Lippo Kebumen

ABSTRAK
Penulisan skripsi ini adalah berdasarkan pada kondisi industri perbankan yang sangat diperngaruhi oleh nasabah dan masyarakat luas. Akan tetapi, sampai saat ini masih terdapat kejadian-kejadian penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan bank yang terjadi. Secara spesifik, yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penyimpangan dalam bentuk pengalihan tabungan nasabah yang melawan...

2017

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ginting, Desi Sriwidayanti, author

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai subjek hukum undang-undang tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY) = Notary and Land Deed Official (PPAT) as subject of Law No. 31 Year 1999 (as amended by Law No. 20 Year 2001) regarding eradication of criminal acts of corruption (case study the Verdict of District Court of Surabaya Number 62/Pid. Sus-TPK/2017/PN.SBY)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52485

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Parsaulian, Adelina Marudur, author

Pelanggaran jabatan notaris sebagai saksi akta (studi kasus putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Nomor 02/Pts/Mj.PWNProv DKI JAKARTA/II/2014) = Infringement of notary occupation as witness of the deed (case study the verdict of Majelis Pengawas Notaris Wilayah Nomor 02/Pts/Mj.PWNProv DKI JAKARTA/II/2014)

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh para pihak. Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta itu oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52486

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Novia Dwi Cahyani Fauzal, author

Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Jual Beli yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Objek (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019) = Legal Consequences and Accountability of Land Deed Making Officers for Making Sale and Purchase Deeds Made Without the Consent of the Object Owner (Study of Supreme Court RI Decision No. 1337 K/Pdt/2019)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta jual Beli (AJB) walaupun hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, namun masih kerap terkena permasalahan terkait kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam tesis ini terdapat kasus, pemilik objek yang sah tidak pernah mengetahui dan menghadap PPAT untuk membuat AJB, namun telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fairuz Aridalfaza, author

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Terkait Pembatalan Lelang Oleh Pengadilan Akibat pengikatan Jaminan Kredit Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 664PK/PDT/2020) = Legal Protection Of Parties Related To Auction Cancellation By The Court Due To BIinding Credit Collaterals That Contain Unlawful Actions (Study Of Supreme Court Decision Number 664PK/PDT/2020)

PMH yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit mengakibatkan batalnya lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 664PK/PDT/2020. Pembatalan lelang tersebut memberikan dampak hukum tertentu bagi para pihak dalam hal ini pemilik objek lelang yang sebenarnya, pembeli lelang, dan kreditur. Oleh karena itu, penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aulia Gita Novelyani, author

Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Perjanjian di Bawah Tangan yang di Waarmerking yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Nomor 45/PDT.G/2020/PN.TPG) = Responsibilities of a Notary in Making Underhand Agreements that are Waarmarking Which Contain Elements of Unlawful Acts (Analysis of Decision Number 45/PDT.G/2020/PN.TPG)

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maulidayanti, author

Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Jual Beli Tanah Warisan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Nomor 97/PDT/2011/PT.BJM) = Responsibility of The Notary Office As Soil Makes Act on The Sale And Purchase of Land Inheritance Act Against The Possibility of Unlawful Acts (The Study Number : 97/PDT/2011/PT.BJM)

Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Untuk itu Notaris dituntut agar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitorus, Agnes Alfreda Agathia, author

Perbuatan melawan hukum dalam pemindahan hak atas saham perseroan terbatas tertutup (studi kasus putusan No. 604/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL ) = Unlawful act in transferring rights over non publicly listed limited liability company s shares case study decision No. 604/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL

[ ABSTRAK
Saham Perseroan Terbatas Tertutup merupakan benda yang dapat dipindahkan kepemilikannya melalui perjanjian hibah dan/atau perjanjian jual beli. Pemindahan hak atas saham melalui perjanjian ini harus tunduk pada persyaratan dan juga tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan agar sah secara hukum. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka pemindahan hak...

Universitas Indonesia, 2016

S62739

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maghfirotun, author

Tanggung jawab rumah sakit terhadap pmh atas malpraktik yang dilakukan dokter bukan pegawai rumah sakit ditinjau dari teori central responsibility (Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010) = Hospital responsibility of the unlawful act against the malpractice by doctors who are not be a part of hospital s employee in term of the central responsibility theory (Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010)

ABSTRAK
Dalam penelitian ini dianalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter bukan pegawai rumah sakit, penerapan teori central responsibility dan analisis putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi di rumah sakit. Penerapan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian