Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Erisia Diah Utami, author
Endless economic crisis knocked over Indonesia since 1997 and causing many companies unable to pay for the obligation and creditor proposed it to be a bankrupt in Commercial Justice. This condition for Tax General Directorate (DJP) become separate problems, because to the number of Taxpayers which is bankrupt cause DJP...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Herlin Sulismiyarti, author
Utang pajak memiliki keistimewaan karena pemenuhannya didahulukan di atas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan dan pembayaran utang pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar oleh debitor pailit. Pokok pemmasalahan tersebut akan dianalisa dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T26703
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rustanti, author
ABSTRAK
Penerimaan negara dari sektor perpajakan dipergunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan negara serta kesejahteraan rakyat. Usaha Direktorat Jenderal
Pajak dalam mendapatkan pelunasan utang pajak seringkah terjadi benturan
dengan pihak lain dalam hal ini yaitu kreditur lainnya (wajib pajak juga memiliki
utang terhadap pihak lain), sehingga terjadi perebutan atas harta kekayaan wajib
pajak/penanggung pajak untuk pelunasan utang negara...
2011
T38069
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ziggy Zeirckaellaeisezabrizkie, author
ABSTRAK
PT Kepsonic Indonesia dinyatakan pailit pada tanggal 23 Juli 2013, badan usaha tersebut memiliki kewajiban pajak yang belum dilunasi terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan kewajiban pabean terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan mengenai kedudukan piutang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai...
2017
T47841
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ujang Inan Iswara, author
Ketentuan perpajakan menempatkan negara sebagai pemegang hak mendahulu atas tagihan pajak.Hak mendahulu ini memberi kesempatan kepada Negara untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.
Pengaturan tentang hak mendahulu berkaitan dengan utang pajak dalam kenyataannya...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19796
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fernandez, author
Utang pajak memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan utang niaga. Dimana utang pajak memiliki Hak Istimewa yang pemenuhannya didahulukan di atas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan dan bagaimana seharusnya penyelesaian utang pajak atas perusahaan yang pailit....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1197
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Mutia Oktosien Praditama, author
Laporan magang ini membahas tentang kepatuhan PT MOP dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT MOP sudah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 25 dengan tepat waktu pada tahun 2016. Namun di tahun 2017, PT MOP tidak dapat membayar PPh pasal 25 hingga tanggal...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Alan Budiandri, author
Perbedaan pendapat antara PT BBB dengan fiskus telah menimbulkan sengketa pajak terkait dengan kebijakan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar. PT BBB berpendapat terkait lebih bayar yang terjadi harus dikembalikan dengan dilakukan restitusi sebab utang pajak yang dimaksud fiskus masih dalam proses hukum di pengadilan pajak yang belum...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Juventia Aurellia, author
ABSTRAK
Pembagian harta pailit milik debitor pailit yang dilakukan oleh kurator harus
dilakukan dengan menimbang kedudukan kreditor pailit. Kedudukan kreditor ini
dapat menjadikan seorang kreditor memiliki hak untuk didahulukan atas
pembayaran utang oleh debitor dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor
preferen sebagai kreditor dengan hak istimewa berada diatas kreditor separatis dan
konkuren. Tetapi hal ini tidak sejalan...
2017
T48615
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hillary Febryna Rosalia, author
Pada hakikatnya subjek pajak adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, warisan yang belum terbagi yang kedudukannya adalah sebuah harta waris, merupakan subjek pajak atau dapat dikatakan juga merupakan bagian dari subjek hukum. Di lain sisi, warisan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
