Ditemukan 223 dokumen yang sesuai dengan query
Rifai Yusup, author
Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28020
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Anggrek Kurnianti, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) di
Indonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hak
asasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yang
tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasi
publik yang bersifat terbuka, kecuali informasi...
Universitas Indonesia, 2013
T35200
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Denny Wibisono Saputro, author
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN")pada tanggal 6 Oktober 2004, telah membawa perubahan besar bagi pengawasan Notaris di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebelum UUJN berlaku yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Ketua Pengadilan Negeri, dan setelah UUJN berlaku yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19620
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhamad Doni Ramdani, author
Tesis ini akan menguraikan mengenai kontrol yudisial terhadap kekuasaan pemerintahan baik secara umum, maupun kontrol terhadap kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya; pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (hystorical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35670
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Evy Trisulo, author
Tesis ini membahas tentang konfigurasi lembaga-lembaga penunjang atau State Auxiliary Bodies (SAB) dimana mencakup bagaimana status dan kedudukan lembaga SAB tersebut yang meliputi dasar hukum pembentukan lembaga SAB, nomenklatur dari lembaga dimaksud, korelasi dan tanggung jawab atas lembaga SAB yang mencakup koordinasi di antara lembaga SAB dan koordinasi dengan kementerian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30298
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Eko Setyo Budi, author
Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Amir Fauzan, author
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S25465
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Tri Hayati, author
Depok: Universitas Indonesia, 2005
352 TRI a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Widiyanto, author
Perselisihan hasil pemilu merupakan suatu sengketa yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya pemilu yang menyangkut perolehan suara para peserta pemilu. Ia sarat dengan konflik kepentingan yang apabila tidak diselesaikan akan berakibat pada tidak stabilnya pemerintahan di suatu negara. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil pemilu yang pada awalnya merupakan sengketa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Andi Dzul Ikhram Nur, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui tanggung jawab Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan historis. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49893
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
