Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query

Rifai Yusup, author

Pengaturan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan pelayanan pertanahan oleh badan pertanahan nasional

Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T 28020

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Anggrek Kurnianti, author

Hak atas informasi minyak dan gas bumi di Indonesia = The right to information of oil and gas in indonesia / Anggrek Kurnianti

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, kecuali informasi...

Universitas Indonesia, 2013

T35200

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Denny Wibisono Saputro, author

Majelis pengawas notaris sebagai peradilan non formal

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN")pada tanggal 6 Oktober 2004, telah membawa perubahan besar bagi pengawasan Notaris di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebelum UUJN berlaku yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Ketua Pengadilan Negeri, dan setelah UUJN berlaku yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19620

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Doni Ramdani, author

Kontrol yudisial terhadap kekuasaan pemerintahan = Judicial control to the government power

Tesis ini akan menguraikan mengenai kontrol yudisial terhadap kekuasaan pemerintahan baik secara umum, maupun kontrol terhadap kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya; pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (hystorical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35670

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Evy Trisulo, author

Konfigurasi state auxiliary bodies dalam sistem pemerintahan Indonesia = The Configuration of state auxiliary bodies in the Indonesian government system

Tesis ini membahas tentang konfigurasi lembaga-lembaga penunjang atau State Auxiliary Bodies (SAB) dimana mencakup bagaimana status dan kedudukan lembaga SAB tersebut yang meliputi dasar hukum pembentukan lembaga SAB, nomenklatur dari lembaga dimaksud, korelasi dan tanggung jawab atas lembaga SAB yang mencakup koordinasi di antara lembaga SAB dan koordinasi dengan kementerian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30298

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Amir Fauzan, author

Pelaksanaan pengurusan urusan Pemerintah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S25465

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Widiyanto, author

Perihal Pembuktian dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi (Studi kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Jawa Timur

Perselisihan hasil pemilu merupakan suatu sengketa yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya pemilu yang menyangkut perolehan suara para peserta pemilu. Ia sarat dengan konflik kepentingan yang apabila tidak diselesaikan akan berakibat pada tidak stabilnya pemerintahan di suatu negara. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil pemilu yang pada awalnya merupakan sengketa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Khoiriah, author

Konstruksi hukum kewenangan kepala daerah dalam keuangan daerah di Indonesia = Construction of regional head of legal authority of the regional finance in Indonesia

ABSTRAK
Keberadaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi konsensus Nasional. Konsenssus nasional mengenai keberadaan otonomi daerah dalam NKRI tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi Negara tidak hanya semata-mata atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai penghalusannya, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dari dimensi administrasi, prinsip diatas menuntut...

2012

T31537

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Gusta Ardianto, author

Reformasi birokrasi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara = Bureaucracy reform in the filling of high position of state civil apparatus

[ABSTRAK
Birokrasi pemerintah di Indonesia saat ini masih kurang dipercaya oleh publik sebagai penopang keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu diperlukan aksi nyata dari Pemerintah dengan memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat kembali terhadap Birokrasi pemerintah. Perkuatan birokrasi di Indonesia hanya dapat dicapai apabila Pemerintah memiliki komitmen yang kuat...

2015

T43038

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rika Yuristia Mardhiyah, author

Kewenangan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk pemerintah tidak atas perintah undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan = Authority of the non ministerial government institutions constructed by the government under non mandatory decree by act to formate legislation / Rika Yuristia Mardhiyah

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembedaan kewenangan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undang dengan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan didalami atas dasar apa LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan atas nama...

2016

T45624

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian