Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
Lusia Liana, author
Sertipikat Ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, akibat hukum dari tanah yang bersertipikat ganda serta penyelesaian sengketa tanah yang bersertipikat ganda, merupakan pokok permasalahan yang akan ditelaah Penulis dalam tests ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19553
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sri Nur Fathya, author
Pada tanggal 26 April 2007 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal {UU Penanaman Modal) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19578
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fariana, author
Menurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari teryata inasih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal yang demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli, karena dia hanya...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19522
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Winarni Nimas Aysah, author
ABSTRACT
The law regulating land matters in Indonesia up to present is the Agrarian Primary Law (Law No. 5 Year 1960), along with other implementing regulation indicate clearly that the government, in order to ensure the law certainty in Indonesia, has already provided a mechanism for land registration for the Indonesian...
2007
T19506
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bulan Purnama Dewi Legini, author
Pada beberapa perseroan terbatas yang terdapat pemegang saham dari pihak asing, umumnya mereka membuat risalah rapat umum pemegang saham (Rapat) di bawah tangan dalam bahasa Inggris. Akan tetapi untuk keputusan-keputusan yang membutuhkan tindak lanjut ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, risalah Rapat tersebut harus dinyatakan dalam suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19579
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ella Nurita Damayanthy, author
Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang belum bersertipikat dan pemilik tanahnya tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Persoalan muncul manakala ada pihak lain yang mengaku berhak atas tanah tersebut dan datang ke Lurah untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Tanah untuk melakukan...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T37611
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Catur Wulaningrum, author
Pemerintah berkewaj iban menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Penyediaan tanah transmigrasi harus memenuhi kriteria kejelasan areal (clear) dan status tanah harus bebas dari masalah (clean) termasuk dalam penyediaan tanah pekarangan bagi para transmigran lokal di kecamatan Cikedung kabupaten...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T37612
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Harry Siswanto, author
Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah mengenai penguasaan Hak Milik oleh Warga Negara Asing berdasarkan "Nominee Arrangeraent". Persoalan muncul karena Hak Milik bukanlah hak yang dapat dikuasai oleh Warga Negara Asing tapi Warga Negara Asing tersebut tetap ingin menguasai Hak Milik. Maka dibuatlah "Nominee Arrangement" agar Warga Negara Asing...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T37602
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Novida Zahra Batarfie, author
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T38062
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Intan Duniarti, author
Kewajiban pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang membuat keputusan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dapat mengalami keraguan apabila sengketa atas tanah yang terkait dilanjutkan dengan Peninjauan Kembali yang dalam faktanya menunjukkan bahwa sengketa atas hak atas tanah itu belum terselesaikan. Permasalahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T38055
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
