::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 114 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sutan Sorik, author
Rekonstruksi Relasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah terkait Pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = Reconstruction of the Relations between the DPR and the DPD regarding Budget Oversight
Pasal 22D ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menempatkan konstruksi relasi DPR dengan DPD terkait Pengawasan atas APBN tidak berimbang. Kewenangan DPD yang diberikan sangat lemah, menempatkan DPD hanya sebagai supporting system bagi DPR di Parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi perbandingan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Tantri Tillotami, author
Masalah pencatatan status penghayat kepercayaan pada kartu tanda penduduk Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016) = Registering problem for local belief in National Identity Card Republic of Indonesia (Case Studies Constitutional Court's Decision Number 97/PUU-XIV/2016)
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52134
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rusdi, author
Tinjauan tentang kebebasan berekspresi dalam hukum Islam dan hukum hak asasi manusia internasional : analisis kasus Jylannd Posten, di Denmark, film Fitna di Belanda, dan Innocence of muslims di Amerika = Title an overview of freedom of expression in Islamic law and international human rights : case study of Jylannd Posten, in Denmark the trailer of Fitna in Netherland, and the trailer of Innocence of Muslims in the America / Rusdi
ABSTRAK
Kebebasan berekspresi yang terjadi akhir-akhir ini perkembangannya boleh dikatakan sangat memprihatikan. Norma-norma atau aturan yang dibuat dalam Deklarasi umum tentang hak asasi manusia dan aturan pendukung lainnya menjadi tidak begitu efektif, khususnya yang menyangkut kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan agama.

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tentang pengaturan kebebasan berekspresi menurut Hukum...
Universitas Indonesia, 2013
T32698
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Supriadi, author
Analisis Pasal 6A ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 terhadap terbukanya peluang politik identitas etnis pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia = Analysis of Paragraph 3 of Article 6A of the Act of 1945 to the opening of opportunity ethnic identity politics in the Election of the President and Vice President of Indonesia
Politik identitas etnis adalah suatu hal yang sulit untuk dihindari didalam masyarakat, apalagi dalam negara yang multi etnis seperti Indonesia. Politik etnis sendiri sengaja dilancarkan bagi orang-orang tertentu guna mendapatkan dukungan politik terhadap sesame etnisnya. Berkenaan dengan itu, Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga dari hasil...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T33135
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Damayanti, author
Tinjauan yuridis dan filosofis terhadap Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum = Juridical and philosophical overview to Act number 16 of 2011 on legal aid / Dewi Damayanti
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi merek ayang miskin dan marginal. Penelitian ini ingin medeskripsikan pengaturan bantuan hukum yang ada UU nomor...
Universitas Indonesia, 2013
T33140
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Manurung, Paulus Genhard, author
Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 = Political laws legislator to creates Regulation No. 8 tahun 2011 about the Constitutional Court : case study Decision of the Constitutional Court No. 49/PUU-IX/2011 / Manurung, Paulus Genhard

Tesis ini membahas tentang politik hukum lembaga negara dalam pembuatan peraturan perundangan mengenai Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan cita-cita Negara Hukum dimana salah satu syaratnya adalah terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Penelitian ini adalah kajian hukum normatif dengan desain deskriptif. Berdasarkan deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa interaksi politik dalam pembentukan...
2013
T32530
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Asyifa Mastura, author
Tinjauan Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh = A Review of the Responsibility Implementation of the Indonesian Government in Resolving Cases of Gross Human Rights Violations in Aceh

Penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu bagi masyarakat Aceh begitu penting untuk segera dirumuskan dan dilaksanakan. Kepentingan tersebut tidak hanya untuk menjawab hak korban yang mengalami pelanggaran HAM berat ataupun mengadili pelakunya, namun penting untuk menata kembali masa depan masyarakat Aceh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan...

2019
T52676
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Dwianda Rildo, author
Pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk bertempat tinggal = Fulfillment of constitutional right of the citizen on right to housing / Rizki Dwianda Rildo
ABSTRAK
Hak atas tempat tinggal merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh negara dan di dalam konsep negara kesejahteraan, negara turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum tidak terkecuali kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan akan papan. Negara melalui kebijakannya perlu mengatur tentang pemenuhan hak, atas tempat tinggal tersebut. Dalam...
2014
T39260
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Susilo Yanuardi, author
Peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu peran dalam mendapatkan keadilan bagi calon peserta Pemilukada : studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013 = Dkpp role for election candidate in gaining justice case study east java governor election in 2013
[ABSTRAK
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41606
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Widi Megantoro, author
Peran Bawaslu dan dinamika hubungan kelembagaannya dalam proses pengawasan pemilu pasca reformasi di Indonesia = The role of bawaslu and the dynamic insitutional relationship of bawaslu in general election pemilu monitoring process post reform in Indonesia
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Peran Bawaslu dan Dinamika Hubungan Kelembagaannya Dalam Proses Pengawasan Pemilu Pasca Reformasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, teori Lembaga Negara, dan teori Partisipasi. Serta penggunaan konsep-konsep tentang pemilihan umum, pengawasan pemilu, dan masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian hal-hal yang disampaikan adalah...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>