Hasil Pencarian

Ditemukan 212 dokumen yang sesuai dengan query

Fandy William Songgo, author

Pembangunan hukum dan implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso berdasarkan asas kebijakan publik = The development of law and implementation of arrangement of law related to the development in Poso regency based on the principle of public policy

Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar dalam melaksanakan pembangunan di daerahmya. Kewenangan melaksanakan pembangunan daerah haruslah selaras dengan pembangunan hukum di daerah. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah merupakan sarana untuk memayungi pembangunan di daerah tetap harmonis dan tertib. Tesis ini berupaya menganalisa...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43049

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

A. Nuraisyah, author

Tunjangan kinerja berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 30/Permen-Kp 2013 bagi pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan ditinjau dari asas akuntabilitas = Performance awarding supporting based on regulation of marine and fishery number 30 permen kp 2013 for employees ministry of marine affairs and fisheries in terms of accountability principle

[ABSTRAK
Reformasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kita kenal dengan istilah reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan pemahaman terhadap peraturan dan manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi. Tunjangan kinerja merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja Aparatur...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43110

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dicky Adharya, author

Pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah APIP terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Supervision of the government internal auditor APIP against the abuse of authority in accordance with law number 30 year 2014 on government administration

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan APIP dan implikasi hukum atas hasil pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan/pejabat penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metodologi yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49854

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Netty Karolin, author

Persekutuan Komanditer dalam Kegiatan Usaha setelah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko = Limited Partnership in Business Activities after Risk Based Approach

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dianggap tidak lagi relevan dan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini juga merupakan dasar diubahnya OSS menjadi Online Single Submission Risk Based...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marina Kurniawati, author

Sanksi Administrasi Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat Kasus Pidana Narkotika = Administrative Penalty for Civil Servant that Involved in Drug Related Crime Cases

Pegawai yang melakukan tindak pidana dan penyelewengan dapat di berhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi masalah adalah banyak Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan merasa dirinya masih layak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, padahal sudah terbukti menjadi pelaku tindak pidana dan mendapatkan hukuman berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dimas Agung Prasetiyo, author

Pengawasan Kewenangan Penjabat Gubernur dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta = Supervision of the Authority of the Acting Governor in the Management of the State Civil Apparatus in Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kedudukan Penjabat Gubernur pada prinsipnya merupakan pejabat sementara yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aulia Abdurrahman, author

Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Barang Tidak Berwujud Berupa Aset Kripto Non-Fungible Token (NFT) Di Indonesia = Analysis of The Imposition of Value Added Tax on Intangible Goods in the Form of Non-fungible Token (NFT) Crypto Assets in Indonesia

Kepopuleran aset kripto beberapa waktu lalu memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk mulai melakukan investasi pada barang yang tidak berwujud, khususnya terkait dengan NFT. Namun, hingga saat ini tidak ada satu pun pengaturan di Indonesia yang membahas secara khusus mengenai pengertian dan pengaturan mengenai pajak pertambahan nilai dari aset kripto...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Maria Farida Indrati, author

Teori perundang-undangan : materi ajar (Buku A)

Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2000

340 MAR t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Amalia Septiana, author

Peralihan aset eks perusahaan kereta api Belanda menjadi aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1626.K/Pdt/2017) = Transfer of assets of former Dutch railway company to assets of PT.Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang (Case study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesian Number 1626.K/Pdt/2017).

Penelitian ini membahas mengenai peralihan aset rumah dinas eks Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda hasil tindakan Nasionalisasi, tanpa melalui proses peralihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dahulu di bawah Departemen Perhubungan menjadi PT. KAI (Persero) di bawah Kementerian Badan Usaha Milik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fathan Ali Mubiina, author

Hubungan kewenangan pusat dan daerah pada kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) = The Relationship between the central and regional authorities on the New Student Acceptance Zoning Policy (PPDB) / Fathan Ali Mubiina

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca...

2020

T55026

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian